RUU Penyelenggaraan Pemilu Digarap Pansus Besar

PEMBAHASAN RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu mesti mengedepankan prinsip keterbukaan, baik proses maupun substansinya. Jangan sampai RUU itu hanya menjadi wadah penampung kepentingan politik kelompok tertentu. Menurut rencana, RUU itu akan digarap oleh pansus besar.

"Pemerintah dan DPR mesti dengan rendah hati membahas secara terbuka, partisipatif, dan mendengar masukan penyelenggara pemilu dan masyarakat. RUU itu tidak hanya terbelenggu kepentingan politik pragmatis semata," pinta Khorunnisa Nur Agustyati, Deputi Program Perludem, melalui siaran persnya, kemarin (JUmat, 21/10).

Masyarakat sipil, kata dia, masih ingat pada pembahasan tertutup yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam revisi UU Pilkada belum lama ini. Hal serupa bakal terjadi lagi dalam proses pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu mengingat mepetnya waktu pembahasan dengan tahapan Pemilu 2019.

"Tantangan pertama tentu saja soal waktu yang sempit, di tengah banyak isu krusial yang akan dibahas. Keadaan semakin rumit ketika banyak kepentingan yang berkelindan dalam RUU itu," imbuhnya.

Menurut Nur, pendekatan utama yang mesti dilakukan oleh pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU yang akan menjadi acuan pelaksanaan Pemilu serentak 2019 itu ialah berkaca pada evaluasi pemilu terdahulu.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan DPR telah menerima RUU itu dan amanat presiden (ampres), dan segera menindaklanjutinya.

"Betul sudah diterima, kami rapim (rapat pimpinan), Senin, kemudian Selasa bamus. Tadi diserahkan sekitar pukul 15.15 WIB," kata Agus, kemarin.

Menurut rencana, ampres RUU yang merupakan kodifikasi tiga UU (UU Pemilu Legislatif, UU Pilpres, dan UU Penyelenggara Pemilu) itu akan dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (26/10). Dalam paripurna juga akan diputuskan apakah pembahasan dilakukan panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus). "Kalau panja hanya Komisi II, pansus melibatkan anggota lintas komisi," jelas politikus Demokrat itu.

Dia memperkirakan pembahasan akan dilakukan pansus besar karena baru pertama kali pemilu presiden dan pileg berbarengan. Banyak konten baru yang harus dikerjakan di pansus. Dia pun optimistis pembahasan akan rampung sebelum tahapan Pemilu 2019 dimulai. (Kim/Pol/P-3)