Mengajak Boleh Memaksa Jangan

WAKIL Presiden Jusuf Kalla meminta seluruh pihak menahan diri dan mengedepankan toleransi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2017. Pihak-pihak pasangan calon kepala daerah, termasuk pendukung mereka, juga diharapkan tidak mengeluarkan pernyataan yang memancing kemarahan pihak lain.

Menurut Kalla, di dalam negara demokrasi, sah-sah saja jika mengajak orang untuk memilih pemimpin berbasis primordial. Asalkan hal tersebut dilakukan di ruang privat dan tidak dipaksakan. "Hak dia untuk mengatakan pada sesamanya pilihan dia. Asal jangan dipaksakan," kata Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (Jumat, 21/10).

Wapres menyebut sesungguhnya masyarakat Indonesia sangat toleran. Sebagai contoh, terpilihnya Agustin Teras Narang yang beragama Katolik sebagai gubernur Kalimantan Tengah. Padahal, kata Kalla, ada 50%-70% penduduk muslim di sana. Narang bahkan menjabat hingga dua periode.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Masdar Farid Mas'udi ketika memberikan sambutan dalam Peringatan Hari Santri & Deklarasi Pilgub Damai, di Jakarta, kemarin.

Ia mengingatkan jangan sampai hanya karena ingin memperoleh kekuasaan, kebinekaan bangsa hancur. "Ketika kekuasaan diperebutkan boleh serius, tapi jangan berlebihan," ujarnya.

Selain itu, ia menekankan bagi pemangku kekuasaan agar menjadikan keadilan sebagai pegangan saat memimpin, utamanya dalam hal pemenuhan hak-hak bagi orang-orang yang tidak mampu.

Di kesempatan terpisah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menilai perdebatan publik terkait Pilkada 2017 semakin panas. Tidak jarang, pertengkaran mudah sekali dipicu karena kabar-kabar tidak jelas yang beredar luas di media sosial.

Djarot mengimbau warga tidak mudah percaya dengan kabar di media sosial. "Marilah kita betul-betul mewujudkan pilkada yang aman, damai, jangan terlampau percaya dengan berita-berita di media sosial yang hoax, yang mengadu domba. Itu hanya pengetahuan, banyak sekali yang enggak bener," papar Djarot di Pasar Minggu, Jakarta, seperti dilansir Metrotvnews.com.

Antisipasi kekecewaan
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay mengingatkan seluruh KPU daerah untuk mengantisipasi keamanan bersama aparat keamanan jelang penetapan pasangan calon kepala daerah terpilih di 101 daerah. Pasalnya, ada kemungkinan pasangan bakal calon yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon kecewa dengan hasil keputusan KPUD.

Ia pun meminta bagi pasangan bakal calon yang tidak terima dengan hasil keputusan KPUD menempuh jalur hukum. "Kalau tidak bisa menerima, ada saluran yang diatur UU dan PKPU, bisa disengketakan. Jadi manfaatkan saluran itu. KPU akan menghormati pilihan tersebut," ujar Hadar, di Gedung KPU RI, Jakarta, kemarin.

Ketua KPU DKI Jakarta Soemarno menyampaikan pihaknya sudah menyelesaikan verifikasi terhadap tiga pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU DKI. Nantinya, pengumuman penetapan paslon tersebut akan dilakukan pada 24 Oktober.

Ia pun menambahkan ketiga paslon baik Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, Agus Harimurti-Sylviana Murni maupun Anies Baswedan-Sandiaga Uno sudah mengonfirmasi akan hadir saat pengumuman penetapan calon. Begitu pula, pada pengundian nomor urut paslon pada 25 Oktober mendatang.(P-1)