Pemberian Harus Dilaporkan ke KPK

KOMISI Pemberantasan Korupsi menyarankan Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon melaporkan topi pemberian bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump. KPK yang akan menentukan apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau tidak.

"Kalau memang benar ada pemberian topi, sebaiknya dilaporkan ke kami untuk ditentukan sebagai gratifikasi atau tidak," kata Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji, kemarin.

Menurut dia, langkah itu sebaiknya dilakukan politikus Golkar dan Gerindra tersebut. Pelaporan gratifikasi kerap dilakukan pejabat negara, contohnya, Presiden Joko Widodo.

"Seperti Jokowi memberi contoh yang baik manakala beliau melaporkan gitar pemberian dari Metallica," ujar Indriyanto.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sempat membantah dirinya dan Ketua DPR Setya Novanto menerima fee setelah hadir di acara jumpa pers Donald Trump, bakal calon presiden AS dari Partai Republik untuk Pemilu AS 2016, di Trump Tower, New York City, Kamis (3/8).

Dia mengaku pulang hanya membawa bingkisan.

"Tidak ada yang namanya fee. Kami hanya mendukung pengusaha yang mau datang ke Indonesia. Ini satu hal yang baik sesuai harapan Presiden. Tak ada fee, amplop, tak ada apa-apa, semata-mata kepentingan nasional," kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

Menurut dia, delegasi lain juga menerima bingkisan dari Trump. Apa isinya? Politikus Partai Gerindra itu mengaku tidak tahu.

"Saya enggak tahu isinya apa, tapi kata teman-teman isinya topi tulisan Trump. Saya juga lupa simpan bingkisannya di mana," ujar Fadli.

Lebihi tengat

Mahkamah Kerhormaran Dewan (MKD) DPR RI terus bekerja mendalami aduan dugaan pelanggaran etika oleh Setya Novanto dan Fadli Zon terkait dengan kunjungan mereka ke AS tersebut.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku sudah melakukan verifikasi dokumen yang diserahkan Kesetjenan DPR dan BKSAP terkait dengan kunjungan yang kontroversial itu.

Dari dokumen pihak Kesetjenan DPR, perjalanan pimpinan dan anggota dewan ke AS disebutkan untuk menghadiri acara IPU di Markas PBB sejak 29 Agustus hingga 4 September.

Nyatanya, delegasi masih berada di AS hingga 12 September.

Adanya kejanggalan agenda kepulangan Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan itu akan ditelusuri lebih dalam oleh MKD.

Anggota MKD Syarifuddin Sudding (F-Hanura) menambahkan, dalam waktu dekat Setjen DPR RI kembali akan dipanggil untuk mengonfirmasikan dokumen yang diserahkan pengadu.

Terkait dengan pernyataan Ketua DPR bahwa mereka berada di AS untuk lobi demi menambah investasi ke Indonesia, Sudding bertanya balik, apakah diplomasi yang diajukan pimpinan dewan hadir di jumpa pers Donald Trump itu bagian dari investasi? Menurut dia, tugas utama (delegasi pimpinan dan anggota DPR ke AS) itu bukan dalam konteks menarik investasi, melainkan menghadiri IPU.

"Itu penugasan," pungkasnya.

(Nov/P-2)