Ekonomi Diapresiasi Hukum Dikritisi

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla hari ini genap berusia dua tahun.

Selama dua tahun masa pemerintahan itu, bidang ekonomi, khususnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur, terlihat menonjol untuk diapresiasi.

Sebaliknya di bidang hukum pemerintah dipandang masih perlu berbenah.

Pengamat ekonomi sekaligus pendiri lembaga riset Politica Wave, Yose Rizal, kemarin, merilis hasil survei dengan responden para netizen.

Menurut Yose Rizal, dalam periode 21 Oktober 2015 sampai 10 Oktober 2016, Politica Wave telah memantau respons netizen terhadap program dan kinerja pemerintahan Jokowi-JK.

Pemantauan dilakukan pada tiga bidang, yaitu polhukam, ekonomi, dan sosbudmas.

Pantauan Politica Wave menunjukkan 67% netizen merespons secara positif dan 33% netizen merespons secara negatif.

Respons positif dari netizen, kata Yose, menandakan bahwa mereka mengapresiasi dan puas terhadap kinerja pemerintah.

Sebaliknya respons negatif menunjukkan bahwa mereka kecewa dan kurang puas terhadap kinerja pemerintah.

"Ada 549.659 percakapan terkait dengan bidang polhukam di media sosial, terdiri atas 70% sentimen positif dan 30% sentimen negatif," kata Yose.

Di bidang ekonomi ada 1.161.420 percakapan di media sosial, terdiri atas 66% sentimen positif dan 34% negatif.

Akan tetapi, menurut hasil survei yang sama, di subbidang kinerja lembaga negara, hanya 42% netizen memberikan sentimen positif dan 58% memberikan sentimen negatif.

Di subbidang hukuman mati, hanya 47% netizen yang memberikan sentimen positif dan 53% sentimen negatif.

Di subbidang penegakan hukum, hanya 44% netizen memberikan sentimen positif dan 56% sentimen negatif.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung pun mengklaim dalam dua tahun pemerintahan, Jokowi-JK telah memenuhi ekspektasi publik.

Menurutnya, tingkat kepuasan publik melebihi apa yang diperoleh Jokowi saat Pilpres 2014.

Ekonom Universitas Atma Jaya, Jakarta, Agustinus Prasetyantoko menilai kerangka kebijakan perkonomian Kabinet Kerja di bawah Jokowi-JK sudah dalam arah yang benar.

Pengamat ekonomi Lana Soelistyaningsih mengatakan, dalam dua tahun pemerintahan Jokowi-JK, realisasi pembangunan sektor infrastruktur terutama jalan dan akses transportasi udara lebih terlihat jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelum-sebelumnya.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi-muljono menyampaikan, ke depan masih ada sejumlah tantangan di bidang infrastruktur.

Salah satunya disparitas antarwilayah dan kawasan yang masih tinggi.

Selain itu, dari sisi demografi dan kohesi sosial, tercatat angka urbanisasi tinggi karena 53% penduduk tinggal di perkotaan.

Agenda hukum

Di bidang hukum, pakar hukum tata negara Saldi Isra menilai pemerintahan Jokowi-JK belum fokus dalam dua tahun terakhir ini.

Menurut Saldi, pemerintah masih harus menjawab tiga agenda hukum dalam Nawa Cita yang dijanjikan Jokowi, yaitu substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum.

"Substansi hukum yang belum dibenahi berdampak pada kerumitan, tumpang-tindih peraturan." (Tes/Nov/Arv/PO/Ant/X-6)