Isu SARA Untungkan Calon Tertentu

MENJELANG penetap­an pasangan calon Pil­­kada DKI Jakarta 2017 pada 24 Oktober mendatang, serangan berbau suku, aga­ma, ras, dan antargolongan (SARA) ke kubu kandidat petahana Basu­ki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Sai­ful Hidayat sema­kin intensif. Isu itu diduga sengaja digulirkan untuk menguntungkan calon tertentu.

“Isu SARA makin keras ke Pak Ahok. Mulai ceramah hingga sele-bar­­an ‘jangan milih pemimpin ka­­­­fir’. Belum lagi demonstrasi, pa­­­­dahal Pak Ahok sudah meminta maaf,” kata sekretaris tim peme­nang­an Ahok-Djarot, Tubagus Ace Hasan Sa­dzili, saat dihubungi tadi malam.

Sebelumnya, sejumlah tokoh agama menyatakan keprihatinan atas berkembangnya kehidupan berbangsa yang menampilkan geja­la pertentangan. Mereka meminta seluruh tim sukses pasangan calon menahan diri (Media Indonesia, 18/10).

Ace menyayangkan bila isu SARA menjadi bagian strategi pemenang­an calon tertentu untuk meraih kursi DKI 1 periode 2017-2022.

“Boleh jadi hal itu (isu SARA) senga­ja untuk menguntungkan calon tertentu. Namun, seharusnya pilkada menjadi ajang edukasi politik kepada rakyat secara sehat,” jelas Wasekjen DPP Partai Golkar itu.

Meski demikian, tim pemenangan Ahok-Djarot tidak mengkhawatirkan serangan tersebut. Ace mengingatkan serangan isu SARA ke capres Joko Widodo ketika Pilpres 2014 sangat kuat, tapi toh Jokowi tetap menang.

“Kita akan mengede­pankan program kerja lima tahun ke depan, dan bukti-bukti keberhasilan duet Ahok-Djarot selama ini, seperti aspek pelayanan publik,” tutur Ace.

Di lain pihak, ketua tim peme-nang­an Anies-Sandi, Mardani Ali Se­­ra, mengungkapkan pihaknya sejak awal menghindari isu-isu sensitif. Ia mengatakan berbagai isu SARA yang tertuju ke salah satu kandidat justru dilakukan sendiri petahana. “Beliau (Ahok) sudah minta maaf, jadi ya baiknya publik saja yang menilai,” ujarnya.

Senada, Ketua Tim Pemenangan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni, Hasbiallah Ilyas, menegaskan pihaknya tidak akan memainkan isu SARA karena itu ialah kemunduran bagi demokrasi.

Bisa dipidana
Komisioner Badan Pengawas Pe­milu Nasrullah mengajak ma­sya­rakat supaya tidak terpancing dengan kampanye hitam yang me­ngedepankan isu SARA.

“Kita ti­dak ingin ada konflik yang bisa membawa dampak buruk bagi si­tuasi negara secara keseluruhan,” ujarnya, kemarin.

Nasrullah juga menegaskan pengguna isu SARA bisa dipidanakan, baik dalam konteks pidana pemilu maupun pidana umum.

Menurut peneliti Media Research Center, Andi Agung Prihatna, isu SARA tidak berpengaruh signifikan. Masyarakat Jakarta sudah banyak yang memilih secara rasional, atau lebih melihat pada program dan kinerja dari para calon (lihat grafik).

“Masyarakat Jakarta tidak senaif itu, mereka punya petimbangan rasional. Secara statistik isu SARA tidak signifikan berpengaruh pada pilihan politik orang,” ujarnya, tadi malam.

Direktur Lingkar Madani untuk In­donesia (Lima) Ray Rangkuti me­nyebut ada berbagai pihak yang melontarkan isu SARA.

Pertama, kata Ray, pihak yang menganggap isu itu dapat memberi kemenangan kepada kelompoknya. Kedua, pihak yang murni melakukan gerakan karena tersinggung dengan ucapan Ahok. Ketiga, pihak yang merasa sudah menang tanpa memikirkan efek politiknya. (Kim/Deo/Jay/Ind/X-4)