Birokrasi Didominasi Juru Ketik

SEKITAR 64% aparatur sipil negara (ASN) hanya memiliki kemampuan sebagai juru ketik atau bersifat administratif. Hal tersebut turut menghambat kemajuan perbaikan layanan publik dan birokrasi.

Demikian diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro) Asman Abnur saat memberikan pengarahan kepada pejabat eselon I-III di lingkup Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, di Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/10).

"Bagaimana negara bisa maju? Kita negara cuma punya kemampuan administratif, didominasi oleh kemampuan administratif itu," ujar Asman.

Untuk mengatasi persoalan kemampuan ASN, Asman menyebut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah menyiapkan program bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN). Melalui program itu, ASN diberikan pelatihan.

Menurut Asman, kebijakan itu diambil agar pegawai yang kemampuannya dinilai kurang tidak perlu diberhentikan.

"Nanti kita prioritaskan kepada ASN yang baru punya kemampuan administrasi. Setiap enam bulan sekali kita berikan kursus singkat sehingga nanti kebutuhannya ke mana, kita arahkan kemampuannya ke situ.

"Lebih lanjut, Asman kembali mengingatkan seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar mulai menerapkan pengelolaan birokrasi elektronik atau e-government. Tahun depan, pola e-grovernment harus sudah diterapkan secara nasional demi meraih efisiensi.

"Sudah terbukti beberapa daerah yang saya kunjungi, terutama di e-budgeting-nya memberikan efisiensi yang luar biasa," terang Asman.

Ia mengutarakan ada 59 daerah yang menjadi contoh penerapan e-government. Daerah-daerah tersebut diminta memberikan pendampingan kepada daerah-daerah lain yang belum menerapkan.

Pada kesempatan terpisah, Gubernur Sulawesi selatan Syahrul Yasin Limpo menyatakan telah hampir dua periode menerapkan e-government, termasuk dalam penganggaran dan perizinan.

"Semua birokrasi kami pangkas. Kami pernah mendapat penghargaan PTSP (Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu) mengalahkan 561 daerah lain di Indonesia," jelasnya.

Kini, Sulsel tinggal memaksimalkan sistem yang ada sekaligus memacu agar seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut menerapkan e-government. Saat ini, kabupaten/kota yang telah menerapkan sekitar 60%.

Samakan sistem

Di Jawa Tengah, sejumlah pemerintah kabupaten/kota menyatakan siap menerapkan e-government. Bupati Banyumas Achmad Husein mengatakan telah melaksanakan bertahap.

Demikian pula Pemkab Purbalingga yang mengaku telah memberlakukan sistem pelaporan keuangan secara daring.

Koordinasi birokrasi pun memakai media daring.

Di daerah lain, penerapan e-government menghadapi beberapa kendala. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bangka Belitung Yan Megawandi mengutarakan pihaknya masih harus menyamakan persepsi antarsatuan kerja pemerintah daerah (SKPD). Selama ini setiap SKPD di Babel menggunakan sistem masing-masing. (LN/LD/RF/P-1)