Sektor Bea Cukai dan Impor Rentan Pungli

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih banyak praktik pungutan liar (pungli) di sektor importasi serta bea dan cukai. Hal itu didapat berdasarkan hasil kajian KPK dalam pencegahan dan pengawasan sistem di pemerintahan khususnya di sektor bea cukai.

"Kita sudah lakukan kajian terhadap importasi dan bea cukai, banyak hal yang ditemui di lapangan, kita kaji di Tanjung Priok, banyak sekali pungli," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers bersama Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi dan Inspektur Jenderal Kemenkeu Kiagus Ahmad Badaruddindi di Gedung KPK Jakarta, Selasa (18/10).

Alexander menambahkan, selain pungli, hasil kajian KPK juga menemukan adanya dugaan keterlibatan sejumlah oknum petugas Bea dan Cukai serta oknum aparat penegak hukum yang melindungi para penyimpang bea cukai dari pihak importir.

Untuk itu, KPK berpendapat perlu dilakukan pembenahan sistem di sektor importasi maupun kepabeanan sebagai tindaklanjut dari kajian tersebut.

"Agar produk dalam negeri tak terganggu, tidak ada disparitas harga mencolok, lalu mencegah agar penyelundupan dapat ditekan semaksimal mungkin untuk ciptakan daya saing,” ucap Alex.

Sementara itu, Heru Pambudi mengakui sektor bea dan cukai memang perlu keterlibatan semua pihak untuk membenahi berbagai persoalan seperti impor ilegal. "Impor ilegal multidimensi faktornya. Karena itu memang pemberantasannya harus menggandeng sejumlah pihak,” kata Heru.

Heru mengatakan setidaknya ada tiga hal yang harus dibenahi di sektor bea cukai yakni regulasi, sistem, dan oknum aparat yang menjadi beking importir atau pengusaha yang melanggar aturan.

“Pelaku bisnis sendiri itu juga harus berkomitmen, juga aparat penegak hukum untuk support praktik-praktik yang benar dan turut memberantas yang tidak benar mengenai kepabeanan,” tukasnya. (X-12)