KPK Fokus Penindakan ke Daerah

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berkomitmen lebih fokus melakukan penindakan korupsi di daerah-daerah. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengakui komitmen itu muncul karena banyak keluhan dari masyarakat terkait kerja-kerja penindakan KPK yang terlalu terfokus di Jakarta.

"KPK harus hadir ke seluruh Indonesia, (karena) banyak dikeluhkan oleh masyarakat kalau KPK itu fokus ke Jakarta saja," ujar Laode di Jakarta, Selasa (18/10).

"Kalau kami dapatkan informasi (korupsi) yang matang (di daerah) pasti kami tindaklanjutkan.” imbuhnya.

Ia menyebut, fokus KPK ke daerah tersebut juga selaras dengan rencana KPK yang akan membuka perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. "Kalau jumlah kita cukup, KPK akan ke daerah," tukas Laode.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan KPK bakal membentuk kantor bayangan di seluruh provinsi. KPK pada 2016, kata Basaria, telah membentuk enam kantor cabang yaitu di Provinsi Riau, Sumut, Banten, Papua, Papua barat, dan Aceh. KPK berencana membentuk kantor cabang bayangan di seluruh provinsi mulai pada 2017.

"Nanti akan menjadi 34 provinsi untuk koordinasi dan supervisi di tiap provinsi," ujarnya.

Meski disebut kantor cabang, Basaria menjelaskan sebetulnya KPK hanya menempatkan orang-orangnya di daerah dan bukan membangun kantor secara fisik. "Kantor cabang KPK ini tidak dalam bentuk secara fisik ada kantor di sana," kata dia. (X-12)