Tokoh Agama Serukan Pilkada Damai

SEJUMLAH tokoh agama berkumpul membahas isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang berkembang menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 di Kantor Center for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Menteng, Jakarta, Senin (17/10).

Dalam pertemuan itu, para tokoh agama meminta pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi Pilgub DKI menahan diri dan menjaga agar pesta demokrasi di Ibu Kota berjalan damai.

"Kita tidak ingin lari dari kenyataan. Di masyarakat berkembang gejala pertentangan dan itu harus ditangani. Kalau tidak, gejala pertentangan ini potensial untuk mengganggu keutuhan bangsa. Kami minta timses (tim sukses) masing-masing calon menahan diri," ujar Ketua Presidium Inter Religion Council (IRC) Din Syamsuddin.

Selain Din, turut hadir dalam pertemuan itu Ketua Walubi Suhadi Sendjaja, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana, Sekretaris Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Edy Purwanto, Ketua Bidang Dikbud Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Nyoman Udayana, Sekum Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, dan Ketua Bidang Kerukunan Umat Beragama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yusnar Yusuf.

Setidaknya ada enam poin yang disepakati para tokoh agama. Pertama, menyatakan keprihatinan dalam berkembangnya suasana kehidupan bangsa yang menampilkan gejala pertentangan dan wacana antagonistik di kalangan masyarakat.

"Suasana itu potensial menganggu kerukunan hidup antarumat beragama yang sudah terjalin selama ini," imbuh Din.

Kedua, semua pihak harus menahan diri dalam perkataan dan perbuatan yang dapat mendorong pertentangan dalam masyarakat majemuk, terutama menyinggung masalah sensitif yang menyangkut keyakinan agama, ras, antar golongan, dan suku.

Ketiga, pemerintah harus hadir sesuai tanggung jawab dan kewenangan untuk mengatasi gejala pertentangan dalam masyarakat, baik lewat pendekatan pencegahan dan penanggulangan masalah.

Keempat, segala bentuk kekerasan tidak etis dan bertentangan dengan nilai agama dan kemanusiaan. Maka, semua masyarakat hindari diri dari segala macam kekerasan, baik fisik maupun verbal, dan juga moral.

Kelima, semua warga mendorong proses demokrasi Indonesia berlangsung aman dan lancar, secara jurdil dan selalu mengindahkan nilai moral dan etika keagamaan. Pemerintah dan penyelenggara pemilu pun wajib melaksanakan pemilu sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

"Terakhir, semua umat beragama bersama-sama berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai keyakinannya agar bangsa Indonesia terhindar dari malapetaka perpecahan, dan memiliki kekuatan lahir batin dalam menghadapi semua tantangan serta ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri yang menginginkan perpecahan bangsa," tutur Din.

Romo Edy menambahkan, Indonesia merupakan negara plural dalam berbagai segi. Karena itu, proses demokrasi harus dijalankan secara sehat dan mengutamakan kesejahteraan publik. "Kami yakin semua agama di Indonesia punya komitmen yang sama untuk mengutamakan kesejahteraan umum," imbuhnya.

Ketua Umum Matakin Uung Sendana mengimbau agar para calon gubernur tidak sekadar berebut kekuasaan. Para calon dan anggota timses harus ikut serta memberikan pendidikan politik bagi publik.

"Isu SARA sebaiknya dihindari dan mengedepankan persatuan Indonesia. Biar bagaimanapun, di negara ini kita adalah satu keluarga, dan di dalam keluarga ada beda itu biasa," cetusnya.

Adapun Wakil MUI Yusnar Yusuf meminta agar umat Islam menahan diri tidak terprovokasi isu-isu yang belum jelas duduk perkaranya. Ormas Islam pun diminta tidak mengeluarkan ancaman-ancaman yang dapat memancing kegaduhan.

"Kami minta seluruh umat menjauhi kekerasan, baik fisik maupun verbal. Jangan sampai ada ancaman-ancaman yang tidak perlu. Ancaman tersebut justru dapat memancing adanya kekisruhan yang membuat nama Islam menjadi jatuh," ujarnya. (OL-4)