Fraksi NasDem Tetap Kritisi Detail Kebijakan Pemerintah

KEBERADAAN posisi di kabinet tak menjadikan Fraksi Partai NasDem manut terhadap segala yang diinginkan pemerintah. Mereka tetap akan kritis jika kebijakan pemerintah tidak prorakyat.

Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem Bidang Ekonomi dan Keuangan Johnny G Plate mengatakan dukungan fraksi di usianya yang kedua kepada pemerintah tetap tanpa syarat dan tanpa pamrih.

"Namun, itu tidak berarti kami tidak memberikan sikap kritis. Bahkan, lebih kritis daripada rekan-rekan yang tidak di dalam atau bukan bagian pendukung pemerintah. Kami punya kepentingan pemerintah berhasil melaksanakan janji-janji politik saat kampanye dulu," ujar Johnny seusai pemotongan tumpeng yang merupakan bagian acara syukuran HUT ke-2 Fraksi Partai NasDem, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin (Jumat, 14/10).

Janji kampanye yang dimaksud terkait dengan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, kebijakan eksekutif sering dapat dipahami legislatif dalam tataran umumnya.

Namun, kebijakan itu sering bermasalah pada saat diterapkan dalam pelaksanaan di kementerian/lembaga teknis.

Selain menjaga sikap kritis, Fraksi NasDem bakal konsisten untuk menentang langkah-langkah politik di parlemen yang pragmatis. Sebelumnya NasDem sudah menolak rencana gelontoran fulus lewat program dana aspirasi bagi anggota DPR, dana parpol, dan peningkatan tunjangan anggota dewan.

Hal itu akan terus konsisten diperjuangkan meski berlawanan dengan arus utama parlemen.

"Bukan kami tidak membutuhkan itu, melainkan karena kami merasa pada saat tekanan fiskal yang begitu besar, dana-dana itu lebih tepat dialokasikan kepada yang lebih membutuhkan, yaitu rakyat-rakyat kecil," ujarnya.

Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menambahkan merupakan langkah tepat bagi Fraksi Partai NasDem untuk tetap bersikap kritis, mengimbangi dukungan mereka kepada pemerintah. "Kami berimbang. Mendukung dan terus mengkritik," ucapnya.

Baginya, dukungan di satu sisi dan kritikan di pihak lain bukanlah sikap ambigu.

Menurutnya, kritik ialah hakikat keberadaan lembaga legislatif. Lantaran itu, NasDem memiliki tanggung jawab untuk mengoreksi hal yang salah dari eksekutif. (Kim/P-2)