Pengangkatan Arcandra Dinilai tidak Etis

LANGKAH Presiden Joko Widodo melantik Ignasius Jonan sebagai menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) serta Arcandra Tahar sebagai wakil menteri ESDM di Istana Negara, Jakarta, kemarin, mengundang kontroversi.

Khusus Arcandra, pengangkatannya dinilai tidak etis. Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menyatakan Arcandra diduga menyembunyikan kewarganegaraan Amerika Serikat yang ia miliki dari Presiden Jokowi sebelum diangkat sebagai menteri ESDM.

"Arcandra memang sudah tak bermasalah secara hukum," kata dia di Jakarta, kemarin (Jumat, 14/10). "Namun, dia dulu pernah diangkat (sebagai menteri ESDM) lalu diberhentikan Presiden karena bermasalah dalam hal kewarganegaraan. Rasanya secara etika tidak pas kalau dia diangkat jadi wakil menteri ESDM," imbuhnya.

Senada, Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengaku tak habis pikir dengan pengangkatan Jonan-Arcandra. "Gagal paham saya (dengan pengangkatan Jonan dan Arcandra)," kata Gus Irawan.

Gus memahami posisi menteri ESDM harus diisi kalangan profesional. Namun, dia tak mengerti posisi itu justru diisi orang yang telah terkena perombakan. Padahal, pencopotan dari jabatan sebagai menteri perhubungan menunjukkan Jonan tak laik menjadi pembantu presiden.

Soal Arcandra, politikus Gerindra itu juga tak mengerti mengapa Presiden mengangkatnya sebagai wakil menteri ESDM. Padahal, Arcandra sempat bermasalah dengan memiliki dwikewarganegaraan.

Pengamat dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto tidak berharap banyak pada kedua pejabat baru itu. Jonan-Arcandra, kata dia, masih harus belajar dengan isu-isu energi saat ini.

Reformasi besar-besaran
Kursi menteri ESDM kosong setelah Arcandra yang pernah tinggal selama 20 tahun dan berkewarganegaraan AS dicopot dari posisi menteri ESDM.

Seusai melantik Jonan-Arcandra, Presiden Jokowi menegaskan duet itu akan mereformasi besar-besaran sektor energi dan sumber daya mineral.

"Saya yakin keduanya figur-figur profesional yang tepat dan berani serta punya kompetensi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Pelantikan Jonan-Arcandra tidak dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla mengaku tidak diajak bicara soal nama Jonan-Arcandra. "Semua sudah ada pembicaraan, tapi tidak menyebut nama orang," ujarnya di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin.

Jonan belum memutuskan program prioritas dalam 100 hari pertama kerja.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menandaskan revisi Undang-Undang Migas No 22/2001 dan penyusunan RUU Minerba No 4/2009 bakal menjadi prioritas kerja. Menurutnya, kedua aturan itu merupakan ujung tombak penataan sektor energi. (Nov/Jes/Arv/
Kim/Gol/Pra/X-4)