Tokoh Agama Serukan Pilkada tanpa SARA

DI tengah memanasnya situasi jelang pilkada serentak 2017, utamanya di DKI Jakarta, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menggelar pertemuan dengan pemuka agama dan tokoh nasional. Mereka menyuarakan pesta demokrasi itu agar berlangsung aman, berkeadaban, dan menyatukan bangsa.

Pertemuan itu berlangsung tertutup di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, kemarin (Jumat, 14/10). Hadir dalam pertemuan itu, antara lain, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Ketum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, tokoh Tionghoa Jaya Suprana, dan tokoh Walubi Suhadi Sendjaja. Ada pula rohaniwan Franz Magnis Suseno dan perwakilan KWI Edy Purwanto.

"Intinya ialah bagaimana agar kerukunan antarumat beragama bisa kita jaga, pelihara, rawat dengan baik," kata Lukman seusai pertemuan.

Keinginan agar pilkada berlangsung aman, kata dia, adalah wajar karena Indonesia terdiri atas masyarakat yang beragam dan rentan terjadi gesekan hanya karena berbeda pandangan. Apalagi saat ini Indonesia sedang berada dalam fase panas politik menjelang pilkada serentak.

"Di sinilah sebagai bangsa yang religius, agama seharusnya bisa menjadi faktor positif dalam menjaga kebersamaan, kesatuan, dan persatuan bangsa," kata Lukman.

Ma'ruf Amin juga mengimbau semua pihak yang terlibat dalam pilkada untuk tidak menggunakan isu agama.

"Jangan sampai ada yang memanfaatkan isu agama. Jangan gunakan agama untuk menghina, melecehkan, atau merendahkan. Itu yang kami minta," ujarnya.

Bersama para pemuka agama lainnya, Ma'ruf menginginkan pilkada dapat berjalan damai tanpa perlu mengorbankan kerukunan nasional dan kerukunan antarumat beragama.

"Kami minta semua pihak menghindari hal-hal yang bisa memicu konflik. Jangan ada keributan karena kerukunan umat beragama lebih tinggi nilainya ketimbang kepentingan sesaat."

Abdul Mu'ti pun berharap pilkada berlangsung damai sehingga tokoh agama di semua level perlu ikut membangun suasana kondusif. Dalam pertemuan itu pun, Muhammadiyah berpesan agar semua pihak tidak menggunakan tempat ibadah sebagai ajang kampanye. Pernyataan berisikan hasutan dan permusuhan mesti dihindari pula.

Senada, Jaya Suprana mengingatkan pentingnya semua pihak menjauhi penggunaan isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) serta kekerasan dalam pilkada.

Ia yakin, jika melihat respons masyarakat khususnya umat Islam dalam menyikapi isu agama dalam beberapa hari terakhir, pilkada serentak akan berlangsung dengan aman dan damai.

Hal itu, ungkapnya, terlihat dari respons masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dalam menyikapi isu agama yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. "Awalnya saya khawatir akan timbul kekerasan, tetapi terbukti tidak."

Tidak laku
Untuk membendung isu SARA dalam pilkada, sejumlah kalangan menilai pentingnya peran tokoh agama.

"Tokoh agama tidak perlu masuk ke politisasi agama, tapi mengingatkan masyarakat agar lebih rasional, memilih seseorang berdasarkan rekam jejak yang baik, tidak korupsi, mencintai rakyat, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan punya komitmen keadilan," tutur pengamat etika dan komunikasi politik Benny Susetyo Benny dalam diskusi Pilkada 2017: Manuver Isu SARA Vs Politik Akal Sehat, di Jakarta, kemarin.

Isu SARA tidak akan laku di masyarakat saat ini. Masyarakat yang rasional, kata dia, menginginkan sosok pemimpin yang mampu menjual ide gagasan atau programnya.

Rais Syuriah PB NU Masdar F Masudi sepakat pula bahwa SARA tidak boleh dijadikan pemicu konflik dan mendelegitimasi orang. "Kalau mau kritis adalah soal ketidakadilan," ucapnya.

Isu SARA belakangan memanaskan situasi di Jakarta, apalagi setelah cagub petahana Basuki Tjahaja Purnama mengutip ayat Alquran. Ia sudah meminta maaf, tetapi sebagian umat Islam tetap mendesak ia diusut atas dugaan melakukan penistaan agama.Tuntutan itu pun mereka suarakan dalam demonstrasi kemarin.(Bay/Nur/Ant/X-8)