Teroris, Koruptor, Bandar Narkoba bakal Diasingkan di Pulau Terluar

PEMERINTAH bakal melakukan langkah ekstrem terkait penanganan terhadap narapidana tindak pidana terorisme, korupsi, dan bandar narkoba. Menurut Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, lembaga pemasyarakatan (lapas) mereka akan ditempatkan di pulau terluar dengan pengamanan ekstraketat.

Hal itu, kata Yasonna, sudah dibicarakan dengan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas (ratas). "Kami putuskan kemarin di ratas, kita akan relokasi lapas yang untuk super maximum security di pulau terluar. Sedang kita kaji, untuk misalnya bandar (narkoba) yang berat-berat, teroris, lalu koruptor yang gede-gede," terang Yasonna di Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Jumat (14/10).

Rencana tersebut, kata Yasonna, sebagai solusi untuk menekan kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan. Tak hanya itu, solusi diambil sebagai langkah pengamanan dari potensi terjadinya selundupan narkoba di lapas.

"Jadi nanti lapasnya diterapkan pengamanan maksimum. Namun langkah awal merealisasikannya ialah kita cari dulu tempat relokasinya melalui ruislag (tukar guling), (kalau) kurang uangnya bisa dari APBN," kata dia.

Yasonna menambahkan, relokasi tersebut dilakukan setelah mendapatkan kajian lebih lanjut bersama sejumlah instansi yang akan dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. (X-12)