Pemerintah Siapkan Perpres Satgas Saber Pungli

PEMERINTAH memutuskan membentuk Tim Satuan Tugas Sapu Bersih (Satgas Saber) untuk menindak pelaku pungutan liar di kementerian/lembaga dan berbagai tempat berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum Tim Saber Pungli.

"Presiden telah memerintahkan kepada Menko Polhukam dan Seskab untuk mempersiapkan aturan main. Detailnya mengenai kelembagaan akan diturunkan dalam Perpres yang sedang disiapkan," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung, di kantornya, Jumat (14/10).

Pramono menjelaskan dibentuknya Satgas Saber Pungli adalah untuk menguatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang telah ada dalam memberantas pungli.

Diakuinya, selama ini, pelaksanaannya belum maksimal. Sehingga, menurut dia, perlu langkah-langkah trobosan yang dilakukan pemerintah.

"Kemarin, kami sudah mengadakan rapat dengan Menko Polhukam dan mudah-mudahan dalam minggu depan, baik wadah, struktur, dan orangnya sudah bisa disampaikan ke publik," tandasnya.

Tidak hanya menyasar aparat di kementerian/lembaga, sambung Pramono, Satgas Saber Pungli akan menyasar orang-orang yang bekerja sama dengan aparat dalam melakukan pungli.

"Tidak kalah penting menyasar orang-orang yang dianggap melakukan kerja sama antara aparat dengan para pelaku yang biasanya disebut preman, markus, dan sebagainya," imbunya.

Lebih lanjut, kata Pramono, Satgas Saber Pungli ini bersifat ad hoc atau tidak permanen dengan alasan masih mempercayai lembaga penegak hukum yang sudah ada untuk dapat mengatasi persoalan ini dengan baik.

"Hanya persoalannya ada hal yang sudah berlangsung lama sehingga perlu ada shock theraphy. Kami percaya bahwa untuk menyelesaikan persoalan yang sudah kronis di dalam sebuah kementerian/lembaga itu sendiri harus ada terapi dari luar, misalnya dari tim yang telah dibentuk oleh bapak Presiden ini," pungkasnya. (OL-3)