Menteri Yasona: Kalau Bisa Dipermudah Kenapa Dipersulit?

MENTERI Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna H Laoly ingin kementeriannya bersih dari pungutan liar (pungli). Sanksi tegas sampai pemecatan pun disiapkannya supaya efek jera dari pungli bisa terwujud dan pelayanan masyarakat optimal.

"Pungli dibersihkan. Kelihatan kecil, tapi dampaknya besar. Harus dihindari. Kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau ada di antara kita ketahuan, saya akan melakukan pemecatan karena pungli sangat merugikan," tegas Yasonna pada acara revolusi mental bagi pimpinan tinggi dan pegawai di lingkungan KemenkumHAM dalam rangka Hari Dharma Karyadhika 2016 dengan tajuk pelayanan dan penegakan hukum pasti nyata, di Graha Pengayoman, Kantor KemenkumHAM, Jakarta, Jumat (14/10).

Hadir pada kesempatan itu seluruh pejabat eselon satu dan jajarannya termasuk undangan pada kesempatan itu, Gubernur Jawa tengah Ganjar Pranowo.

Menurutnya, bebas pungli dapat mendorong lembaganya masuk taraf pelayanan terbaik kelas dunia. Untuk mewujudkannya, butuh target dan kerja sama yang secara kpnsisten salahsatunya dengan revolusi mental.

"Revolusi mental adalah berintegritas, kerja keras dan gotong royong. Kenapa integritas, karena harus bermoral, dan bermartabat. Itu harus dilakukan oleh 4.450 pegawai di lembaga ini," tegasnya.

Yasonna menjelaskan strategi percepatan membenahi profesionalitas di lingkungan kerja KemenkumHAM dengan mengamalkan cetak biru reformasi hukum.

"Itu pertama dengan reformasi perundang-undangan. Aturan yang tumpang tindih diselesaikan. Kedua reformasi penegak hukum. Praktik yang salah harus dibersihkan dan harus berubah," ujarnya.

Ia menegaskan seluruh pihak yang bersalah dan lakukan pungli akan ditindak tegas. Hal itu berlaku kepada seluruh pegawainya guna mempercepat terwujudnya KemenkumHAM yang profesional dan memberikan pelayanan maksimal.

"Jangan main-main lagi, kalau lakukan pungli akan ditindak tegas. Mari berubah," tegasnya.

Guna mendukung penguatan pelayanan masyarakat di Kemenkum HAM, lanjut dia, dirinya sudah keluarkan surat keputusan tim pemantau pemberantasan pungli dan juga sudah dibentuk tim pemantau.

"Maka eselon 1 dan kepala wilayah harus melaksanakan instruksi menteri yang sudah saya keluarkan. Saya tidak ingin ada pungli dan suap yang mengatasnamakan menteri. Para pejabat tinggi harus Memberi contoh dan tauladan bagi bawahannya," pungkasnya. (OL-3)