Konsep Paket Kebijakan Hukum Sudah Rampung

KONSEP paket kebijakan hukum yang merupakan bagian dari rencana reformasi bidang hukum telah disampaikan oleh tim akademisi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto.

"Jadi paket kebijakan hukum itu ada sembilan, komplet itu," ujar Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila Ade Saptomo kepada wartawan usai bertemu Wiranto di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat (14/10).

Sembilan konsep kebijakan hukum itu, lanjut dia, di antaranya pelayanan publik, persoalan hukum yang menyangkut masyarakat umum, kasus perdagangan manusia, dan aksi penyelundupan.

Ade menjelaskan penyusunan konsep tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pertemuan sejumlah akademisi dengan Presiden Joko Widodo, beberapa waktu lalu.

Kala itu, Presiden meminta pandangan pihak kampus terhadap keprihatinan kondisi hukum di Tanah Air.

Selain menyusun konsep paket kebijakan hukum, lanjut dia, tim akademisi yang berasal dari 188 perguruan tinggi swasta itu juga menyerahkan konsep badan eksaminasi nasional.

Namun, Ade enggan membeberkan detail konsep badan eksaminasi nasional tersebut.

Ade menambahkan, dalam pertemuan itu Wiranto juga meminta bantuan tim akademisi untuk ikut membangun konsep pertahanan nusantara yang berada di sisi terluar.

"Beliau (Wiranto) merasa mendapat energi baru karena ada dukungan dari kampus. Nah, ini baru penyegar dan kami akan diundang lagi untuk mendiskusikan per paket itu," pungkasnya. (OL-3)