Presiden Diminta Wujudkan Dialog untuk Papua

PERSOALAN akar konflik di Tanah Papua mendesak untuk segera diselesaikan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun diminta bergerak cepat membentuk tim khusus dan menggelar dialog nasional untuk menangani penyelesaian konflik Papua.

Hal itu diutarakan Koordinator Jaringan Damai Papua Neles Tebay dalam diskusi di Kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta, kemarin.

Turut hadir sebagai pembicara, Sekretaris Nasional Setara Institute Romo Benny Soesetyo, dan Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naispospos.

Neles menyampaikan, meskipun Presiden Joko Widodo menunjukkan perhatian yang besar terhadap masyarakat Papua lewat pembangunan infrastruktur serta beriktikad menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, menurut Neles, proses rekonsiliasi dengan kelompok masyarakat Papua yang pro-kemerdekaan belum tercapai.

"Kita lihat bahwa dua tahun ini pembangunan nyata juga dalam infrastruktur. Itu semua positif. Tapi, itu belum meredakan Papua," ujar Neles.

Isu Papua sempat mengemuka dalam Sidang PBB di New York, September lalu.

Selain itu, Melanesian Spearhead Group (MSG) rencananya bakal membahas kemungkinan memasukkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) ke dalam kelompok tersebut, Desember mendatang. ULMWP merupakan salah satu kelompok separatis di Papua.

Bonar Tigor sepakat dialog nasional menjadi jalan yang paling ampuh untuk menuntaskan akar konflik Papua.

Jalur dialog juga pernah diambil pemerintah dalam menuntaskan konflik di Aceh, Maluku, dan Timor-timur.

"Tidak ada alasan untuk menolak dialog. Persoalan Papua ini kompleks. Bukan hanya soal kemiskinan, tapi juga harga diri. Ini pekerjaan berat, dan Jokowi jangan sampai terlambat," cetus Bonar.

Romo Benny menambahkan, pendekatan kekerasan tidak bisa digunakan dalam menyelesaikan akar permasalahan di Papua.

Dialog dan pendekatan humanis jadi satu-satunya pilihan.

Tak hanya itu, Jokowi juga harus mengutus orang-orang yang tepat sebagai peng-hubung antara pemerintah dan masyarakat Papua.

"Jadi jangan hanya pembangunan fisik, tapi juga pembangunan kultural. Orang Papua merindukan tanah yang damai dan ini adalah saatnya. Tahun 2017 adalah momentum menyelesaikan konflik Papua. Modal Pak Jokowi adalah berani melawan arus," tandasnya. (Deo/P-4)