Perangi Pungli Perlu Konsistensi

BENDERA perang yang dikibarkan Presiden Joko Widodo untuk melawan praktik pu­ngutan liar (pungli) di semua lini birokrasi pantang dilipat kembali.

Ketua DPR Ade Komarudin menilai ketegasan pemerintah membasmi pungli di semua sektor pelayanan publik harus berlangsung konsisten. Hal ini disebabkan pungli dalam layanan birokrasi sudah mengakar berpuluh tahun.

“Ke depan, bagaimana agar seluruh pelayanan publik tidak membuat petugas tergoda mengutip pungli,” kata Ade di kompleks DPR Jakarta, kemarin.

Itu senada dengan pernyataan anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate. “Membasmi pungli yang merajalela, selain perlu konsistensi, juga butuh teknologi. Layanan daring itu memangkas seminimal mungkin intervensi manusia.”

Sebelumnya, Selasa (11/10) Tim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan. Tim menahan enam pegawai yang diduga melakukan pungli dalam pengurusan izin di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan tersebut.

Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan menambahkan, dari enam pegawai Kemenhub yang ditahan, pihaknya menetapkan tiga di antara­nya menjadi tersangka. Selanjutnya penyidik akan mendalami kemungkin­an kasus sampai ke level kepala seksi dan direktur.

“Tersangka ialah Kepala Seksi Bidang Registrasi Kapal MS, staf ahli ukur ES, dan petugas loket di Direktorat Perkapalan dan Pelautan AR. Dari mereka, polisi menyita uang Rp130 juta dengan rincian Rp60 juta dari MS, ES Rp24 juta, dan AR Rp46 juta. Pungli ini berkaitan dengan pengurusan surat ukur, penggantian bendera, dan balik nama kapal,” tandas Kapolda.

Sebagai tindak lanjut OTT di Kemenhub, kemarin Jokowi menunjuk Menko Polhukam Wiranto sebagai penanggung jawab Tim Sapu Bersih (Saber). “Maraknya pungli dipicu tumpang tindihnya regulasi. Reformasi hukum diharapkan bisa memangkas regulasi yang merugikan masyarakat.”

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengakui memberantas pungli tidak bisa hanya dengan peringatan, harus ada perubahan sistem ke perizin­an secara daring. “Saya sudah cek titik-titik rawan pungli. Kalau terjadi pungli, saya yang antar mereka ke penjara.”

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun memastikan akan menindak pegawai yang terbukti menikmati pungli dari perizinan. “Pungli menurunkan daya saing Indonesia dari urutan ke-37 tahun lalu menjadi ke-41 tahun ini. Artinya, tidak ada kepastian bagi pengusaha untuk berinvestasi.”

Kesungguhan meniadakan pungli juga dikemukakan Menaker Hanif Dakhiri ketika meresmikan Pelayanan Terpadu Satu Atap Ketenagakerjaan untuk pekerja, pencari kerja, TKI, dan perusahaan tanpa memungut biaya. “Kami memberikan pelayanan cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.”

OTT di kepolisian

Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta satuan Propam Mabes Polri, polda, dan polres merazia pelayanan di kantor pelayanan SIM. Pada Rabu (5/10), petugas Polda Metro Jaya menangkap polisi yang kedapatan menerima pungli dalam pengurusan SIM. Mereka ialah Bripka SH, Ajun Komisaris M (Polresta Bekasi Kota), Aiptu MD, Aiptu S (Polresta Depok), Bripda JS (Polresta Tangerang Selatan), dan Bripda SY (Satpas Daan Mogot, Jakarta Barat).

“Sebelum OTT di Kementerian Perhubungan, kami sudah OTT di Polda Metro. Tolong diekspose!” tegas Tito seusai apel pasukan pengamanan Pilkada 2017 di Silang Monas. (Nur/Pol/Jes/Sru/Pra/Gol/Nic/Ant/X-3)