Dirut Bulog Bantah Pemberian Kuota Karena Katebelece Irman Gusman

DIREKTUR Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog), Djarot Kusumayakti, bantah pendistribusian 1.000 ton gula impor ke Sumatra Barat karena katebelece Irman Gusman.

Namun, kata dia, distribusi gula impor melalui CV pemberi suap kepada mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu berdasarkan keputusan Menteri Perdagangan untuk menstabilkan harga.

"Telepon Pak Irman dilakukan sekitar tanggal 20-an (Juli 2016). Tanpa ditelepon Pak Irman pun, saya tidak bisa kirim. Wong gulanya baru siap tanggal 20," ujar Djarot seusai diperiksa delapan jam sampai pukul 20.00 WIB di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Rabu (12/10) malam.

Djarot yang sudah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka pemberi suap Rp100 juta distribusi gula impor kepada Irman, Memi, mengatakan katebelece tidak menjadi dasar pendistribusian gula impor 100 ton ke Sumbar.

Hal itu memang harus segera didistribusikan untuk menstabilkan harga yang sudah hampir mencapai Rp17.000 per kilogram.

"Pertanyaannya, kenapa gula baru siap tanggal 20 (Juli) baru disalurkan tanggal 29 ke Padang, karena memang Padang mengajukannya baru tanggal 25 dan karena pembayarannya CV SB (Semesta Berjaya) baru tanggal 29," paparnya.

Menurut Gatot, penyaluran gula sebanyak 1.000 ton ke CV milik pemberi suap kepada Irman, Xaveriandy Sutanto, dari permintaan total 3.000 ton. Bulog berencana mencegah peningkatan harga gula di Padang serta daerah lain, tetapi tidak memiliki persediaan.

Djarot menjelaskan, setelah gula impor di pusat tiba langsung dilakukan pendistribusian untuk menurunkan harga gula. Hal itu tidak hanya ke Padang, juga beberapa daerah lain yang mengalami kenaikan harga ekstrem.

"Sesuai perintah dari Mendag, stok gula yang ada agar didistribusikan ke semua wilayah yang mengalami harga ekstrem. Sehingga saya ingin simpulkan, pertama tidak ada kuota dan juga kita akan kirim ke semua wilayah yang ada kenaikan ekstremnya, salah satunya Padang," paparnya.

Djarot sendiri enggan menjelaskan materi pemeriksaannya. Ia hanya menjelaskan pemeriksaan kali kedua dalam kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di rumah dinas mantan Ketua DPD itu terkait prosedur pemberian gula ke CV Semesta Berjaya

"Kalau materi pemeriksaan bisa ditanyakan langsung ya, tapi kurang lebih klarifikasi beberapa hal," tukasnya.

KPK menangkap Irman yang masih menjabat Ketua DPD pada 17 September 2016 lalu. Dia disangka menerima Rp100 juta dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto dan istrinya Memi. (OL-4)