Presiden Perangi Pungli

LANTAI 6 dan 12 Gedung Karya Kementerian Perhubungan, Jakarta, kemarin, sontak dikagetkan dengan kedatangan puluhan petugas dari Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar gabungan dari Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Mereka melakukan operasi tangkap tangan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Kelautan Kemenhub. Tim satgas menyita uang tunai Rp61 juta dari lantai 12 dan Rp34 juta dari lantai 6. Selain uang tunai yang diduga hasil pungli, polisi juga menyita buku tabungan bersaldo Rp1 miliar.

"Rekening ini diduga untuk menampung dana pungli," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono dalam jumpa pers seusai OTT di Kemenhub.

Enam pegawai yang terkena OTT dibawa ke Polda Metro Jaya.

OTT yang dipimpin Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan itu mendapat perhatian Presiden Joko Widodo. Presiden seusai rapat terbatas tentang reformasi hukum di Istana Presiden, Jakarta, langsung menyambangi Kantor Kemenhub bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Dalam rapat tersebut Presiden mencanangkan Operasi Pemberantasan Pungli dan Penyelundupan. Namun, baru saja genderang perang ter-hadap pungli ditabuh, Presiden memperoleh laporan dari Kapolri soal pungli.

"Baru saja 1,5 jam yang lalu saya mengadakan rapat mengenai reformasi hukum dan diputuskan untuk membentuk Operasi Pemberantasan Pungli (OPP). Saya dapatkan laporan dari Kapolri bahwa di Kementerian Perhubungan ada penangkapan kasus pungli untuk pengurusan buku pelaut dan dan surat kapal yang angka punglinya berbeda-beda. Ada yang ratusan ribu, ada yang jutaan," ungkap Jokowi saat meninjau penggeledahan di Kemenhub.

Kepala Negara pun menginstruksikan setop pungli di sektor layanan publik segara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan pihaknya mendapat laporan praktik pungli tersebut dari Kemenhub. "Kami membentuk tim gabungan."Sebenarnya, pengurusan izin di Kemenhub sudah melalui sistem daring agar tidak terjadi tatap muka dengan petugas. Namun, lanjut Tito, ada prosedur operasi standar yang dilanggar petugas.

"Pengukuran panjang kapal, berat kapal, pergantian bendera kapal, tiap item ada angka-angka yang harus dibayar. Ada juga pembuatan buku pelaut. Nelayan yang ingin membawa kapalnya juga harus menyiapkan sejumlah uang untuk pungli," jelas Tito.

Dia menegaskan pihaknya akan menyasar kementerian/lembaga lain yang diduga melakukan pungli.

Menhub Budi Karya Sumadi mengaku, saat baru satu bulan menjabat, ia mendapatkan laporan indikasi pungli di kementeriannya. "Kemudian disampaikan ke kepolisian dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan," tutur Menhub.

Sistem pelaporan

Pemerintah berencana menyiapkan sistem pelaporan pungli secara daring. "Mudah-mudahan bisa cepat ditangani," kata Menko Polhukam Wiranto seusai rapat terbatas di Istana Presiden, kemarin.

KPK mengapresiasi OTT yang dilakukan Polri di Kemenhub. "Harus makin banyak (yang ditangkap) biar cepat bersih negara ini. Saya pikir kalau ini dilakukan sejak dulu dan terus-menerus, negara kita sudah lebih sejahtera," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, kemarin. (Nov/Nic/X-6)