Pungli di Sepelemparan Batu Istana

SORE sekitar pukul 15.00 WIB kemarin, suasana di Kantor Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, tidak seperti biasa. Tiba-tiba Presiden Joko Widodo datang dengan menumpang mobil RI 1. Presiden langsung masuk ke gedung Kantor Kemenhub.

Kedatangan Kepala Negara ialah untuk meninjau operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim satuan tugas dari Kepolisian Daerah Metro Jaya dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Baru kali ini seorang presiden melakukan hal itu.

OTT tersebut terkait pungutan liar dalam urusan perizinan di Direktorat Perkapalan dan Kepelautan. Ketika OTT dimulai, Presiden tengah memimpin rapat terbatas kabinet di kompleks Istana Kepresidenan, dengan topik memberantas pungutan liar.

Lokasi Kantor Presiden memang tidak jauh dari Kantor Kemenhub.

Presiden yang didam-pingi Kapolri Jenderal Tito Karnavian tampak gusar, kemudian menumpahkan kekesalannya di Kemenhub. Ia mengaku mendapatkan laporan bahwa polisi menemukan pungli untuk pengurusan buku pelaut dan surat kapal. Pungli berkisar ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

"Baru saja dirembuk, belum selesai, sudah kejadian. Saya sudah perintahkan ke Kementerian Perhubungan, tangkap dan pecat yang berhubungan dengan ini," cetus Jokowi.

Masih dengan ekspresi marah, Presiden memerintahkan seluruh pegawai lembaga dan instansi pemerintahan agar setop melakukan pungutan liar. Perilaku dan kebiasaan memungut biaya di luar aturan yang berlaku telah merusak reformasi birokrasi yang tengah dibangun pemerintah.

"Tadi saya ingin melihat dan memastikan dan saya perlu peringatkan pada seluruh lembaga dan seluruh instansi, mulai sekarang ini setop yang namanya pungli, hentikan yang namanya pungli, terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat," ujar Jokowi dengan nada tegas.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur yang ikut mendampingi Presiden mengakui negara belum bebas dari pungutan liar. Namun, ia menegaskan siapa pun yang tertangkap bermain-main dengan perizinan akan menghadapi ancaman pemberhentian dari pegawai negeri, di samping sanksi pidana. (Adhi M Daryono/P-1)