Kemendagri Janji Benahi Pencetakan KTP-E

KEMENTERIAN Dalam Negeri mengakui masih belum maksimal dalam pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). Mendagri Tjahjo Kumolo berjanji membenahi hal tersebut.

Tjahjo mengatakan, saat ini, kualitas sumber daya manusia dari Kemendagri yang belum merata menjadi salah satu penyebab lambatnya pencetakan KTP-E. Tidak hanya itu, sistem server juga jadi salah satu kendala.

"Kami mohon maaf kalau kualitas SDM kita belum merata. Mungkin ada hal-hal yang masih terganggu, tapi kami akan perbaiki itu. Komisi II juga sudah mendukung untuk tahun anggaran 2017, sisa kecamatan yang belum ada servernya dipenuhi semua," tutur Tjahjo dalam dialog Prime Time News di Metro TV, Senin (10/10).

Tjahjo berharap, pada tahun-tahun berikutnya, pencetakan KTP-E bisa dilakukan di tingkat kecamatan. Sebab, sekarang ini, sebagian besar pencetakan masih dilakukan di tingkat kota/kabupaten.

Namun, sebagian besar kota/kabupaten sudah ada yang menerapkan praktik jemput bola, yakni para petugas langsung mendatangi rumah warga untuk mendaftar. Hal itu efektif dilakukan di kota/kabupaten kecil.

Sementara untuk kota-kota besar, hal tersebut belum dapat dilakukan. Oleh karena itu, politikus PDIP itu mengimbau agar warga dapat meluangkan waktu untuk merekam KTP-E.

"Secara prinsip, kami cukup optimisitis dengan target 22 juta pada awal 2016, sekarang tinggal 7,7%. Kemudian kartu akte kelahiran, yang dua tahun lalu baru 30%, sekarang sudah hampir 68%," papar dia.

Sempat mencuat kabar jika salah satu yang menjadi kendala mandeknya pencetakan KTP-E di sejumlah daerah disebabkan ketidaktersediaan blanko. Namun, Tjahjo membantah hal tersebut.

Menurut Tjahjo, sebenarnya blanko selalu disiapkan oleh pemerintah pusat. Namun, distribusi blanko tidak bisa dilakukan secara serentak ke seluruh daerah.

"Semisal; di Jakarta yang belum merekam (KTP-E) 200 ribu orang, langsung kita penuhi 200 ribu, nyatanya, masyarakatnya tidak proaktif, akhirnya blanko menumpuk. Maka dari itu, kita berikan sesuai target," ungkap dia.

"Kalau memang sudah bisa tercukupi, berapa yang merekam, langsung kita berikan, karena mencetak tidak bisa langsung. Ini saja yang baru tender kemarin, 17,5 juta KTP-E, itu kita masih mikir gudangnya di mana, mau sewa gudang di mana," sambung politikus PDI Perjuangan ini.

Tjahjo menjelaskan, pihaknya juga berterima kasih kepada Kementerian Keuangan dan Komisi II DPR RI. Sebab, atas desakan Komisi II, akhirnya dipulihkan kembali anggaran untuk pencetakan KTP-E.

"Langsung kami tenderkan untuk pengadaan blanko KTP-E sampai 18 juta," tegas dia. (MTVN/OL-3)