Bawaslu Jangan cuma Tunggu Laporan

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta lebih proaktif dalam mengawal pemilu. Menurut Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jerry Sumampouw, Bawaslu kerap hanya bekerja secara administratif dan mengunggu laporan pelanggaran yang masuk.

"Reformasi internal diperlukan agar Bawaslu bekerja lebih efektif. Bawaslu cenderung administratif dan tidak proaktif. Kalaupun ada pelanggaran, jarang yang akhirnya ditangani tuntas," ujar Jerry dalam diskusi 'Penguatan Bawaslu guna Mewujudkan Pilkada DKI yang Luberjua' di Kantor DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta, Senin (10/10).

Untuk Pilgub DKI Jakarta misalnya, isu suku, ras dan agama (SARA) mulai dimainkan sejumlah anggota tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Meskipun isu SARA telah mencuat selama beberapa bulan, Bawaslu DKI terkesan diam dan melakukan pembiaran.

"Tidak ada tindakan apa-apa. Sudah di mana-mana beredar isu SARA. Di situ ada kepolisian dan kejaksaan. Lalu kapan ditangani? Isunya nanti lewat lagi. Tidak ada follow up yang serius," cetus Jerry.

Menurut Jerry, Bawaslu DKI Jakarta tidak memiliki kapasitas memadai untuk mengawasi Pilgub DKI. Dengan jumlah staf ahli dan pengawas di lapangan yang terbatas, sulit bagi Bawaslu untuk mampu mengawasi sekitar 7 juta pemilih yang tersebar di 15.059 TPS.

Sebagai jalan tengah, ia meminta masyarakat DKI ikut aktif mengawasi pelanggaran yang terjadi. "Kalau parpol kan hanya melaporkan pelanggaran yang menguntungkan bagi dia. Makanya, masyarakat juga harus ikut aktif. Kalau tidak ada laporan, tidak ada tindakan."

Diakui Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti, efektivitas pengawasan pemilu yang dilakukan Bawaslu kerap terganjal sejumlah kendala. Salah satunya terkait SDM yang dimiliki Bawaslu.

"Bawaslu butuh SDM yang cerdas, punya integritas dan independen. Sayangnya, tidak semua pengawas punya kompetensi memadai," ujarnya. (X-12)