DPR Harap Pemerintah Segera Serahkan Draf RUU Pemilu

KOMISI II DPR menunggu draft Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilihan Umum dari pemerintah. DPR berharap draft itu dapat segera diberikan pemerintah bulan ini.

"Sejak Juni sebenarnya dijanjikan pemerintah. Harapan kita, Oktober ini, kita sudah pegang draftnya," ungak Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (9/10).

DPR meminta pemerintah cepat merampungkan draft itu. Lantaran, kata Riza, pembahasan baru bisa dilakukan jika draft tersebut sudah di tangan DPR.

"Syarat dari KPU kan minimal 2,5 tahun sebelum Pemilu dilaksanakan, undang-undangnya sudah selesai," kata Riza.

Riza mengatakan, akan ada banyak yang bakal diubah dalam Undang-undang Pemilu. Utamanya, terkait, jumlah Dapil dan jatah kursi anggota dewan.

Perombakan total aturan, kata Riza, menjadi kebutuhan. Sebab, UU Pemilu praktis belum ada perubahan sejak 2004.

"Sementara jumlah penduduk bertambah. Daerah otonom baru belum dapat kesempatan dimasukan. Ini penting, biar parlemennya kuat dan rakyat benar-benar terwakili," beber dia.

Politisi Gerindra itu tidak mengetahui persis, kenapa draf RUU dari pemerintah tidak kunjung diberikan. Dia sedikit menyayangkan hal itu, sebab, kata dia, DPR juga butuh waktu lama untuk menyempurnakannya.

"Kami perlu sekali membahasnya dengan Dapil kami. Agar kepentingan masyarakatnya terwakili," ujarnya. (MTVN/OL-3)