Asosiasi Harus Berani Hukum Lembaga Survei Nakal

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyayangkan banyaknya lembaga survei yang mencoreng kode etik dalam memublikasikan hasil survei. Komisioner Bawaslu Nasrullah ingin asosiasi lembaga survei lebih berani menjatuhkan sanksi kepada lembaga survei.

"Supaya nantinya, semoga publikasi lembaga lembaga survei yang seperti itu tidak bermunculan lagi. Asosiasi harus berani mencabut keanggotaan lembaga survei," tegas Nasrullah.

Menurut dia, setiap lembaga survey harus objektif memaparkan angka yang faktual dalam penyusunan data. Sayangnya, sering kali metodologi dan pengambilan sample hanya semata untuk menguntungkan citra salah satu kandidat tertentu.

Selain itu, publikasi hasil survei juga tidak jarang bertujuan untuk menjatuhkan kandidat lainnya.

“Kalau ada yang berpihak, Bawaslu bukan pada posisi yang bisa menindak lembaga survei,“ kata Nasrullah

Peneliti Lembaga Survei Indonesia Adjie Alfarabie setuju dengan wacana pemberian sanksi bagi lembaga survei yang melanggar etik. Tapi, ia ragu penindakan terhadap lembaga survei bisa dilakukan secara komperhensif. Sebab faktanya, banyak lembaga survei yang tidak tergabung ke dalam asosiasi.

“Karena tidak mungkin asosiasi menindak lembaga yang bukan anggota. Maka, sebenarnya lebih baik persoalan itu dikembalikan lagi menjadi kewenangannya Bawaslu," kata dia.

Adjie mengatakan sanksi bagi lembaga survei juga sepatutnya disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dibuat. Penyimpangan data dan kebohongan publik merupakan dua bentuk kejahatan yang sering kali dilakukan kala terdapat suatu jajak pendapat.

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyarankan pembentukan aturan akreditasi untuk lembaga survei. Menurutnya, sudah bukan rahasia lagi bila memang banyak lembaga survei yang sekaigus berkecimpung sebagai konsultan politik. Akhirnya, publikasi hasil survei menjadi sarat kepentingan.

“Tapi sebenarnya sekaligus menjadi konsultan pun tidak apa apa. Asalkan tetap objektif dan tidak manipulasi data. Maka mungkin seluruh lembaga survey lebih baik diakreditasi,” pungkasnya. (OL-3)