Wujudkan Pilkada DKI Jakarta Berbasis HAM

PELAKSANAAN pilkada DKI sejatinya harus bebas dari pelbagai isu SARA dan pendekatan perspektif primitif.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, harapan untuk menciptakan Jakarta sebagai barometer demokrasi nasional praktis tidak akan tercapai.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai di sela diskusi Potensi pelanggaran HAM dalam Pilkada Jakarta 2017, di Auditorium DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin.

"Masyarakat Jakarta diimbau supaya menghindari tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Prinsip negara Indonesia sebagai negara modern tidak boleh bertentangan dengan pluralitas," katanya.

Natalius menjelaskan, kualitas perhelatan pesta demokrasi berbasis HAM di Jakarta dapat terealisasi apabila mengikuti 4 konsep HAM.

Pertama, partisipasi masyarakat harus ditingkatkan agar proses demokrasi dapat tercipta dengan baik.

"Tingkat partisipasi yang dikatakan baik itu ialah tanpa intervensi perhitungan politik, intimidasi, dan black campaign, sehingga masyarakat bersedia memberikan suara. Penyelenggara pemilu juga harus bisa memberikan akses bagi masyarakat untuk menjadi peserta pemilu."

Konsep berikutnya terkait dengan pemberian kesempatan yang luas terhadap para pasangan calon kepala daerah, seperti tidak mempersoalkan identitas, latar belakang, suku, agama, dan ras.

Tidak dibenarkan melegalkan pembatasan partisipasi individu warga negara Indonesia yang ingin berbakti kepada negara dan bangsa.

Penyelenggara pemilu pun wajib memperhatikan dan mencegah perkembangan opini dan tindak kekerasan verbal yang berorientasi SARA.

Konsep ketiga, lanjut dia, mengenai pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil.

Dalam hal ini, penyelenggara tidak diperkenankan mengambil kebijakan yang tidak objektif, apalagi sampai memberikan imbauan, pendapat, atau mengutarakan perasaan yang menguntungkan kontestan tertentu.

"Jika pilkada Jakarta diterapkan dengan 4 aspek ini, pilkada DKI akan berjalan lebih baik. Di Jakarta harus tercipta seorang pemimpin berdasarkan sistem meritokrasi, kompetensi, dan egaliter," terang Natalius.

Komnas HAM, lanjut dia, juga tidak akan tinggal diam dalam menyikapi persoalan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia. Semua perkara akan diselidiki, termasuk yang berkaitan dengan pidana.

Sekretaris DPW Partai NasDem Jakarta Wibi Andrianto menambahkan, hawa pilkada DKI cenderung panas karena masifnya isu SARA dan kejahatan verbal.

Kekhawatiran akan terjadinya potensi pelanggaran itu pun perlu disikapi pihak yang netral, seperti memaksimalkan peran Komnas HAM.

"Jangan sampai ada tindakan desktiminatif. Komnas HAM kita ajak berdiskusi agar bisa menyosialisasikan supaya pelanggaran seperti itu tidak terjadi," pungkasnya.(Gol/P-4)