Panglima TNI Pastikan Personel yang Terlibat Politik Praktis akan Dihukum

PANGLIMA TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengultimatum seluruh prajurit untuk tidak terlibat politik praktis jelang pelaksanaan Pilkada serentak tahun depan. Prajurit yang melanggar, praktis diberikan sanksi tegas.

Menurutnya, TNI tidak boleh memberikan dukungan atau berpihak kepada siapa pun calon kepala daerah. Militer wajib menjaga kehormatan dengan menjunjung azas netralitas.

"Silakan laporkan saja, sebut namanya, dan pasti akan saya hukum," tegas Gatot kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/10).

Ia pun mengimbau kepada prajurit yang berencana mengikuti ajang Pilkada untuk segera mengundurkan diri dari dinas militer.

Ketentuan tersebut diatur di dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/983/2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pilkada bagi Anggota TNI dan PNS TNI.

Ada enam poin yang menjadi dasar ST Panglima TNI. Pertama, anggota TNI dan PNS TNI yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan mengikuti Pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI. Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali.

Kedua, selama dalam proses Pemilu Legislatif yang bersangkutan telah diberhentikan dengan hormat dari anggota TNI dan PNS TNI.

Ketiga, anggota TNI dan PNS TNI yang akan mencalonkan diri mengikuti Pilkada, agar membuat surat pengunduran diri dari anggota TNI dan PNS TNI sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada dan tidak dapat ditarik kembali.

Keempat, anggota TNI dan PNS TNI yang telah ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada wajib menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari dinas keprajuritan TNI. Surat keputusan pemberhentian PNS TNI paling lambat 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pilkada kepada KPU.

Kelima, apabila tidak terpilih menjadi anggota legislatif dan Pilkada, maka yang bersangkutan tidak dapat kermbali menjadi anggota TNI dan PNS TNI. Terakhir, selama dalam proses Pemilu Legislatif dan Pilkada tidak diperbolehkan menggunakan atribut maupun fasilitas TNI.

Gatot berharap pelaksanaan pesta demokrasi yang dihelat Februari tahun depan berjalan lancar dan aman. Mantan Kepala Staf TNI AD itu juga menyerukan kepada masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan kegiatan dengan tidak terlibat keributan dan perkelahian.

Masyarakat harus memilih calon kepala daerah sesuai keinginan pribadi, termasuk melihat visi dan misi para kandidat.

"Ini kan pesta demokrasi yang artinya pesta. Mari kita bergembira, senang-senang, dan bukan malah berkelahi," jelas dia. (MTVN/OL-3)