Mendagri Sebut Ada Orang di Balik Irman

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan ada orang di balik mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatat­an Sipil (Dukcapil) Irman dalam kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E).

“Ini kan kasus lama. Saya yakin Beliau (Irman) tidak operator khusus, pasti ada siapa yang menyuruh dia (Irman). Jangan dikorbankanlah Pak Irman. Saya yakin KPK akan membuka kasus itu dengan baik,” kata dia di Jakarta, kemarin.

Soal pencopotan Irman sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan, Tjahjo mengatakan pihaknya masih menunggu surat resmi dari KPK terkait dengan status Irman. “Kami menunggu keputusan KPK,” tambahnya.

Tjahjo pun menyampaikan Irman akan memasuki masa pensiun per 1 November mendatang.

Lembaga antirasywah mendalami kasus KTP-E di tingkat penyidikan hingga dua tahun lebih. Pada 22 April 2014, KPK menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto sebagai tersangka. Pada Jumat (30/9), KPK kembali mengumumkan tersangka baru, yakni mantan Dirjen Dukcapil Irman.

Dalam catatan KPK, proyek senilai Rp5,9 triliun itu tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan. Proyek itu, sesuai dengan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), merugikan negara Rp2 triliun.

Irman dan Sugiharto dikenai Pasal 2 ayat 2 subsider ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sugiharto sampai saat ini belum ditahan lantaran sakit. KPK tengah mencari siapa saja yang diuntungkan dalam kasus itu.

Setelah diperiksa sebagai saksi dengan tersangka Sugiharto, Irman membantah ada arahan dari Mendagri Gamawan Fauzi kala itu dalam proses tender KTP-E.

“Tidak ada,” ujar Irman seusai keluar dari Gedung KPK, Jakarta, tadi malam.

Saat ditanya siapa saja yang menikmati proyek itu, Irman memilih bungkam dan menyerahkan hal itu ke penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan Gamawan Fauzi bakal dipanggil dalam waktu dekat. “Kita ingin segera diselesaikan. Lebih cepat lebih baik,” kata Basaria di Jakarta, kemarin.

Blangko KTP-E habis

Seiring dengan meningkatnya antusiasme masyarakat untuk mem­buat KTP-E, kekosongan blangko KTP-E terjadi di sejumlah daerah.

Di Kota Medan, Sumatra Utara, warga menyerbu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat untuk mendapatkan surat keterangan pengganti KTP-E.

Hal yang sama terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan; Purwakarta dan Karawang, Jawa Barat; Tuban, Jawa Timur; serta Bali.

Di Karawang, selain kelangkaan blangko KTP-E, terjadi kesalahan data pada KTP model baru itu. Akibatnya, warga mengalami kesulitan mengurus sejumlah masalah administrasi kemasyarakatan.

“Saya tidak bisa mencairkan uang di BPJS Ketenagakerjaan karena nomor induk kependudukan (NIK) di KTP-E dan kartu keluarga berbeda,” ujar Cici Sumaryati, warga Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, kemarin. (Nyu/CS/LN/PS/YK/X-6)