Bangun Alutsista Merata di Tiga Matra

MINIMNYA anggaran pertahanan dan keberpihakan terhadap angkatan darat menjadi persoalan utama dalam membangun alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang mumpuni. Tanpa adanya pemerataan pembangunan alutsista dan penambahan anggaran, sulit bagi TNI untuk mencapai minimum essential force (MEF) yang dibutuhkan untuk menangkal ancaman dari luar.

"Dari jumlah dan power terlalu dominan ke darat. Pembangunan tidak boleh hanya dilakukan untuk matra darat saja. Laut dan udara juga harus dipersiapkan alutsistanya. Anggaran pertahanan juga mau tidak mau harus naik," ujar Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) Koesnadi Kardi di Jakarta, kemarin.

Pemerintah menetapkan alokasi anggaran pengadaan alutsista sebesar Rp150 triliun untuk periode 2016-2019. Menurut Koesnadi, sekitar 65% anggaran pengadaan alutsista diprioritaskan pada angkatan darat, yakni untuk membeli tank, senjata, dan lainnya.

Sisanya diproyeksikan bagi pengadaan alutsista laut dan udara.

Padahal, lanjut Koesnadi, kebutuhan alutsista laut dan udara juga mendesak. Perairan perbatasan Natuna, misalnya kerap dimasuki kapal-kapal Tiongkok yang menangkap ikan secara ilegal.

"Wilayah udara juga kerap dimasuki pesawat Singapura. Kedaulatan kita dicederai. Untuk melintas di perbatasan yang masih bagian wilayah kita, pesawat Indonesia harus izin Singapura. Karena itu, pembangunan alutsista itu harus merata. Tak boleh dominan di satu sisi," cetus Koesnadi.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengatakan upaya membangun alutsista sangat tergantung pada konstelasi geopolitik dan keamanan. Menurut dia, Kemhan akan lebih fokus membangun kapasitas militer di perbatasan mengingat kondisi keamanan di kawasan Asia Tenggara cenderung stabil.

Pembelian alutsista untuk perang akan dibatasi. "Ancaman di daerah perbatasan seperti penyelundupan dan terorisme menjadi perhatian khusus yang didahului untuk dicarikan solusi. Itu harus kita tangani lebih dulu. Kalau perang-perangan itu nantilah. Itu belum nyata," ujarnya seperti dikutip Antara.

transparan

Di kesempatan lain, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf meminta pemerintah dan parlemen menjamin adanya upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengadaan alutsista. "Karena harus diakui masih belum transparan. Dan secara faktual memang banyak persoalan," ujar dia di kantornya, kemarin.

Al Araf menyatakan upaya pengadaan alutsista modern memang berbanding lurus dengan upaya penguatan sistem pertahanan negara. Sayangnya, indeks korupsi pengadaan alutsista menunjukkan indikasi yang sangat mengkhawatirkan. Government Defence Anti-Corruption Index menempatkan Indonesia di level D atau sangat kritis.

Menurutnya, pengadaan alutsista juga kerap kali melibatkan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut merupakan perusahaan broker atau calo yang imbasnya menggelembungkan harga lebih tinggi.

"Maka jangan sekalipun buka ruang pengadaan melibatkan pihak ketiga atau broker. Sering kali permainan anggaran alutsista karena ada broker," ujar dia. (Deo/Jay/S-2)