Komitmen Lindungi Rakyat

HARI lahir Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diperingati setiap 5 Oktober harus dimaknai masyarakat Indonesia bahwa TNI merupakan bagian dari rakyat. Hal itu disebabkan angkatan perang Indonesia tersebut dilahirkan dan dididik rakyat sebagai ibu kandung mereka.

"Doktrin TNI adalah TNI berasal dari rakyat, sebab saat itu TNI belum ada ketika penjajahan. Bayangkan saat mengusir penjajah, rakyat yang tidak terorganisasi melawan alutsista modern saat itu kemudian menang," ungkap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kepada Media Indonesia terkait dengan HUT ke-71 TNI di kantornya, Jalan Merdeka Barat No 2, Jakarta Pusat, kemarin.

Gatot menyampaikan atas dasar doktrin rakyat sebagai ibu kandung TNI tersebut, TNI pun selalu berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kedaulatan negara termasuk rakyat Indonesia.

Itu sebabnya, lanjut Gatot, jika masih ada anggota TNI yang melakukan kekerasan, pihaknya meminta maaf dan memastikan anggota tersebut diproses secara hukum.

Seperti diketahui, setelah kemerdekaan RI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, berselang dua bulan, Presiden pertama RI Soekarno membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada 5 Oktober 1945 yang kini menjadi hari jadi TNI. TKR mengalami perubahan nama sebelum menjadi TNI, yang terdiri atas tiga angkatan bersenjata, yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.

Menurut Gatot, sebagai bagian dari rakyat, TNI juga harus bersikap netral terhadap proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) di berbagai daerah secara serentak pada tahun depan.

Dalam hal ini, TNI tidak boleh memberikan dukungan ataupun berpihak kepada siapa pun calon kepala daerah. Ia pun mengultimatum seluruh prajurit untuk tidak terlibat politik praktis jelang pelaksanaan pilkada serentak. "Prajurit yang melanggar praktis akan diberi sanksi yang tegas. Silakan laporkan saja, sebut namanya, dan pasti akan saya hukum," tutur Gatot.

Sementara itu, analis militer dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie berharap pada hari jadi ke-71 TNI ini, partisipasi TNI dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak boleh dilupakan.

Sebagai institusi yang lahir dari dan untuk rakyat, menurut Connie, sangat wajar jika TNI terlibat dalam berbagai operasi militer selain perang (OMSP).

"Sejak awal TNI memang lahir dari laskar rakyat. Dulu doktrinnya pun kemanunggalan TNI dan rakyat. Jadi tidak perlu dipersoalkan jika TNI ada di tengah-tengah rakyat dalam berbagai kegiatan OMSP," ujar Connie di Jakarta, kemarin.

Disegani

Pada kesempatan tersebut, Connie pun menyampaikan masukan agar TNI terus mereformasi diri untuk menjadi kekuatan militer yang disegani di kawasan Asia.

Apalagi, ke depan peran TNI sebagai tulang punggung kekuatan militer Asia Tenggara diperlukan sebagai penyeimbang dalam perebutan pengaruh antara kekuatan Barat dan Timur.

"TNI harus diperkuat sehingga dapat membangun ekuilibrium di kawasan. Tak hanya stabilitas dalam negeri, TNI juga harus mampu berperan menjaga stabilitas kawasan," tutur Connie.

Connie menambahkan, dalam hal ini, pembangunan kekuatan militer TNI harus diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pengadaan alat utama sistem pertahanan laut mesti diutamakan untuk menyokong visi tersebut. "Baru kemudian disusul alutsista darat dan udara sebagai pendukung," tambahnya.

Itu artinya, jelas dia, meskipun tidak sedang dalam kondisi perang atau menghadapi ancaman keamanan dari luar, prajurit TNI harus tetap siaga menjaga kedaulatan NKRI. Latihan militer tak boleh terhenti dan persenjataan pun harus terus dipersiapkan.

"Kebutuhan anggaran tak bisa ditawar lagi harus dipenuhi. TNI butuh pesawat, kapal, dan persenjataan agar prajuritnya tidak idle dan tetap aktif, sebab ancaman bisa datang kapan saja," cetusnya. (Gol/Deo/Pol/Kim/S-4)