Krisis Kader Melanda Parpol

DINAMIKA politik di Tanah Air pascapenerapan sistem pemilu langsung telah mengalami metamorfosis yang cukup menarik. Fenomena itu terlihat dari sikap pemilih yang lebih tertarik untuk melihat figur atau pasangan calon ketimbang melirik partai politik pengusung.

Kondisi tersebut merupakan imbas dari persoalan yang terjadi di internal partai politik (parpol). Banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kader parpol, krisis kepercayaan di level pusat dan daerah, ketidakjelasan ideologi, kecenderungan politik transaksional, serta pencitraan semu yang tidak mewakili aspirasi masyarakat menjadi momok yang mengikis citra parpol di mata publik.

Parpol dalam sejarah telah dipercaya sebagai penampung sekaligus pejuang aspirasi publik di parlemen. Namun, peran sentral tersebut lambat laun luntur karena sejumlah kendala dan alasan.

Di antaranya, realisasi pembenahan yang hanya sebatas janji sehingga ketika menghadapi pemilu atau pilkada, parpol ramai-ramai merekrut figur eksternal untuk memenuhi harapan publik. Pragmatisme politik semacam itu kerap dianggap sebagai terobosan guna mendulang suara dalam pemilu atau pilkada.

Indikasi kegagalan partai dalam urusan kaderisasi calon pemimpin terlihat jelas pada pilkada DKI Jakarta. Para bakal calon gubernur yang diusung bukan berasal dari kader parpol. Petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ialah tokoh nonpartisan, Agus Harimurti Yudhoyono ialah anggota TNI, dan Anies Baswedan merupakan tokoh berlatar profesional.

Lemahnya program kaderisasi seperti yang terjadi di Jakarta sedianya dapat dijadikan pelajaran demi melestarikan budaya politik di Indonesia. Parpol harus melakukan introspeksi dan konsolidasi serius agar dapat mencetak kader militan yang memiliki kualifikasi sebagai calon pemimpin yang mumpuni.

Di sisi lain, kurang optimalnya parpol dalam melakukan proses seleksi kader juga menjadi salah satu pemicu munculnya pasangan calon tunggal, seperti yang terlihat di beberapa daerah. Lahirnya paslon tunggal itu diduga sarat dengan praktik monopoli politik yang dilakukan pihak tertentu yang tidak menghendaki persaingan.

Walhasil, aspirasi publik tersandera karena celah untuk menghadirkan figur pemimpin yang sesuai dengan kriteria telah 'ditutup' sebuah koalisi besar. Jika sudah demikian, pesta demokrasi dipastikan berjalan tidak sehat serta akan menghasilkan golput yang tinggi.

Parpol harus memperbaiki kekurangan dan responsif dalam menyajikan aspirasi pemilih ketika menyusun visi, misi, dan program kerja. Misi parpol perlu disegarkan kembali, yakni bukan untuk kepentingan elite, melainkan bekerja dan berjuang untuk rakyat. Parpol harus sadar bahwa kekuatan utama mereka bukan terletak pada uang dan pengurus, melainkan pada rakyat. Tidak ada parpol yang menjadi besar dan kuat tanpa dukungan besar dari rakyat dalam pemilu.

Dalam konteks pemilu dan pilkada, parpol tidak boleh diposisikan sebagai pelengkap syarat administrasi atau kendaraan politik yang bisa dibeli mereka yang berkantong tebal. Parpol pasti membutuhkan uang untuk menggerakkan mesin politik. Namun, sebagai institusi politik, mereka tidak boleh tersandera oleh kekuatan modal di luar parpol.

Intinya, jangan biarkan stigma terkait dengan minimnya fungsi representasi parpol terus menggerus kepercayaan publik. Parpol harus kembali pada jati diri sebagai persemaian calon pemimpin untuk kepentingan bangsa dan negara di masa depan. (Golda Eksa/P-3)