Jalan Pintas Menggapai Kekuasaan

KEMUNCULAN sejumlah figur dari luar partai politik untuk menjadi calon kepada daerah, termasuk di ajang pilkada DKI Jakarta, semakin menegaskan pematangan rencana strategis parpol belum optimal. Parpol diharapkan segera memperbaiki sistem kaderisasi serta pelembagaan politik internal. Demikian benang merah perbincangan kami dengan pengamat politik Gun Gun Heryanto, akhir pekan lalu.

Menurutnya, parpol jangan membiasakan diri untuk hanya memperlihatkan eksistensi menjelang pelaksanan pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). “Ruang hampa antara pemilu selama lima tahun itu yang menyebabkan partai tidak optimal dalam proses inisiatif kerja berjejaring ke basis komunitas mereka. Hal inilah yang harus segera diperbaiki,” ujar Gun.

Tidak bisa dimungkiri faktor figur sangat penting dalam perhelatan pemilu. Apalagi, di era pemilihan langsung sekarang ini, pemilih lebih mempertimbangkan sisi figur ketimbang mengaitkannya dengan partai pengusung.

Parpol yang tidak mampu menjalankan fungsi dan peran secara maksimal pasti lemah dalam mengikat publik. Jika solusi kondisi tersebut tidak segera dicari, jurang pemisah antara partai dan masyarakat bakal semakin melebar. “Dengan demikian, langkah yang paling ideal dalam setiap perhelatan demokrasi elektoral ialah parpol harus punya stok nama figur yang dipastikan memiliki modal dasar elektoral untuk dikandidatkan," ujarnya.

Gun menyarankan proses kaderisasi untuk mencari figur terbaik sedianya tidak dilakukan secara instan. Durasi penjaringan kader untuk kemudian diorbitkan menjadi calon pemimpin minimal tiga tahun. "Modelnya mulai rekrutmen, melibatkannya di struktur, dan jenjang karier. Misalnya, syarat menjadi pengurus harus pernah bertugas di wilayah. Punya pengalaman dan boleh mencalonkan diri untuk mengisi jabatan di luar partai, seperti caleg atau kandidat pilkada," terang Gun.

Pandangan akan minimnya fungsi parpol dalam mengawal aspirasi di level legislasi terbukti telah menimbulkan ketidakpercayaan publik. Kondisi itu dapat memengaruhi elektabilitas pada saat parpol mencalonkan kader di pilkada.

Persoalan paling mendasar ialah parpol terlalu serius bertarung untuk memperebutkan kekuasaan di parlemen dan pemerintahan. Parpol tidak menyadari daya pertarungan dengan dinamika politik yang mendekati konflik internal itu justru semakin mengurangi kadar representasi kepentingan pemilih.

“Partai politik kita terlalu kuat dalam aspek prosedural dan terlalu lemah dalam substansial. Kemudian, mereka berhenti ketika kekuasaan sudah diraih,” ungkap Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz.

Jika akhirnya parpol lebih memprioritaskan figur nonkader di ajang pilkada serentak, itu bisa dipahami. Selain kurang optimal dalam kaderisasi, parpol membutuhkan banyak kandidat alternatif untuk diusung.

Di sisi lain, imbuh Masykurudin, kaderisasi pun semakin terabaikan lantaran adanya dorongan parpol yang menguat untuk mendukung pasangan calon nonkader. Dengan demikian, fungsi parpol untuk mewakili kepentingan rakyat akhirnya terlewati. “Nah, kondisi seperti ini yang perlu perbaikan.
Faktanya, kita mempunyai dewan eksekutif dan legislatif yang membangun keadaan saling kontrol. Oleh karena itu, selain memperkuat dan memperbanyak kader berkualitas, juga perlu membangun kontrak yang kuat antara parpol dan calon dari luar partai,” tutupnya.

Cuma cari kemenangan

Pengusungan calon nonkader yang dilakukan parpol dalam pilkada sejatinya dipicu semangat mencari kemenangan instan alias pragmatisme politik. Pemilik modal lebih jadi penentu. Kaderisasi di parpol pun mati suri. Hal itu dikatakan Presiden Direktur Center for Election and Political Party (CEPP) FISIP UI Chusnul Mar'iyah terkait dengan tidak adanya kader murni parpol yang dimajukan dalam pilkada DKI. Anies Baswedan, Basuki Tjahaja Purnama, Agus Harimurti Yudhoyono merupakan tokoh nonparpol yang direkrut dengan mengandalkan popularitas guna menggapai kemenangan.

"Bukan realistis, tapi pragmatis. (Parpol) enggak mau mikir. Padahal, parpol itu ada jihad untuk memperjuangkan ideologi masing-masing," cetusnya.

Ia menyayangkan hal itu karena karakteristik parpol tersebut disuburkan lembaga survei dan warga. Parpol mendapat pembenaran atas sifatnya itu dari hasil survei yang hanya menonjolkan peluang kemenangan dari sisi popularitas dan elektabilitas yang didapat dari pandangan warga. “Bagi saya itu tidak mencerdaskan. Cuma populer. Terus mau jadi apa kalau menang? Rakyat untung apa? Rakyat harus diajarkan pendidikan politik,” paparnya.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Eriko Sotarduga mengatakan pilihan mengusung Ahok di Jakarta bukan disebabkan mereka kekurangan kader mumpuni. PDIP memiliki kader kuat pada sosok Tri Rismaharini. Namun, saat ini dia masih menduduki posisi Wali Kota Surabaya. Sementara itu, PDIP masih menginginkan Risma untuk tetap membangun Surabaya. Menurut Eriko, PDIP tidak ingin mengadu pemimpin daerah. Ahok bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat dinilai sudah bekerja dengan baik.

"Kita tidak ingin mengumpulkan semua tokoh kepala daerah yang baik ke pusat. Apalagi, di pusat sudah ada yang memang pekerjaannya baik dan tinggal hanya menyempurnakan," tukasnya.

Ketua Departemen Penegakan Hukum, Perundang-undangan & HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto, menyatakan kader tidak bisa secara sempit diartikan sebagai anggota partai tertentu. Menurutnya, partai bertugas mencari kader mumpuni bagi calon pemimpin dari setiap unsur masyarakat. Ia mencontohkan Agus Harimurti Yudhoyono yang berasal dari kalangan TNI.

“Fungsi parpol bukan hanya artikulasi kader partai, melainkan untuk memilih, rekrutmen anak bangsa sebagai bagian proses fungsi politik itu sendiri. Jadi, bukan egoisme partai dengan hanya ingin mencalonkan kadernya sendiri. Kalau begini yang punya kapasitas dan kapabilitas akan tertinggal," kilahnya.

Pandangan senada dilontarkan Wakil Sekjen PPP bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan, Achmad Baidowi. Menurut dia, pengusungan Agus bukan disebabkan tidak adanya kader mumpuni di PPP, melainkan pertimbangan elektabilitas seseorang. "Kita harus memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik bangsa untuk jadi pemimpin. Bukan (kader PPP) enggak mampu, melainkan keterpilihan juga yang menjadi pertimbangan," tandasnya. (Kim/P-3)