Kursi DPR Diproyeksikan Bertambah di 2019

PEMEKARAN wilayah dijadikan alasan penambahan jumlah kursi dan daerah pemilihan. Jumlah anggota dewan pun dapat bertambah. Ini bakal merusak konsep penyederhanaan partai dan sistem pemilu. Padahal, yang harus dibenahi ialah kesetaraan harga kursi.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengakui peluang penambahan daerah pemilihan ini disebabkan provinsi baru hasil pemekaran, yakni Kalimantan Utara. Penambahan itu mungkin diadopsi lewat revisi UU Pemilu Legislatif.

"Kalau kita lihat ini mungkin ada penambahan karena ada Kalimantan Utara. Namun, ini kan masih kemungkinan, tinggal keputusan apakah dapil dan kursi tetap nanti bergantung pada pembahasan di DPR," kata dia di Jakarta, kemarin.

Ia pun menyampaikan, diproyeksikan, ada penambahan dapil yang dibarengi penyederhanaan kursi di setiap dapil. Saat ini, jumlah dapil masih tetap sebanyak 77. Untuk alokasi kursi tiap dapil dari 3-10 kursi DPR per dapil menjadi 3-6 kursi per dapil.

"Semangatnya tidak merugikan partai-partai. Yang jelas, kita akomodasi suara partai dan suara masyarakat," ucap dia.

Ketua Fraksi PPP Reni Marlinawati menyatakan partainya mendukung penambahan jumlah dapil di daerah otonomi baru tanpa mengurangi jumlah dapil di daerah induknya.

Pihaknya juga tak sepakat dengan pemangkasan jumlah kursi di tiap dapil meskipun itu demi penyederhanaan parpol di parlemen. Alasannya, akan ada banyak suara yang terbuang dan akhirnya dewan tak mencerminkan keterwakilan.

"Kalau bahasanya penyederhanaan partai, sok-sok saja. Akan tetapi, kan menurut hemat saya ini bukan solusi dengan penyederhanaan 3-6 kursi per dapil. Kuncinya, sepakati harga kursi," kata Reni.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti mengatakan harga kursi di tiap daerah saat ini tak merata. Karena itu, perlu penyeragaman di Pemilu 2019. Misalnya, satu kursi DPR di salah satu dapil di Riau harus didapat dengan dukungan 560 ribu penduduk.

Sementara itu, salah satu dapil Jawa Barat paling tinggi harganya 429 ribu. Yang paling rendah ada di Papua Barat, yakni 285 ribu penduduk untuk satu kursi DPR.

Ia menyarankan solusi praktis melalui pembagian merata 560 kursi Jawa-luar Jawa, sebab jumlah penduduk di Jawa lebih banyak dan daerahnya lebih maju.

Partai bisa menaruh banyak caleg di Jawa. Untuk mengatasi kurangnya keterwakilan di luar Jawa, kewenangan DPD mesti diperkuat. "Ini demi keadilan," ucapnya.

"Warga negara sama kedudukannya dalam hukum di konsitusi itu. One man one vote. Sebelas kali pemilu belum pernah ini dijamin. Mau maju apa tidak, laksanakan konsitusi atau tidak? Namun, secara politik memang akan ada penolakan," tutup Ramlan. (Kim/P-4)