Pilkada DKI tidak Halangi Penggusuran

SEJAK pagi buta dua ekskavator siap merobohkan permukiman di pinggir Sungai Ciliwung RT05, RT09, RT10, dan RT15, RW12 Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

Sebanyak 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) pun bersiaga membersihkan kawasan tersebut.

Di lokasi yang sama, puluhan warga Bukit Duri melakukan aksi menolak penggusuran yang akan dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Aksi damai yang dipimpin langsung Romo Sandyawan Sumardi diikuti warga, termasuk anak-anak.

Ibu-ibu menangis saat aksi dilakukan.

Mereka menggunakan pita merah putih yang diikatkan pada lengan sebelah kiri.

Sebagian mereka membawa pula pamflet berisikan 'Bukit Duri Tumbal Pembangunan Jakarta' dan 'Rakyat Bermartabat Pejabat Bermuslihat'.

Sandyawan memberikan orasi, di antaranya berisikan rintihan dan tangisan warga Bukit Duri serta menyanyikan lagu-lagu keprihatinan masyarakat bawah.

Selain itu, hadir pula pendiri Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) Jaya Suprana memberikan dukungan keprihatinan.

Namun, aksi dan kehadiran dua tokoh yang menolak penggusuran tidak memengaruhi rencana penggusuran.

Dua ekskavator serta anggota Satpol PP bergerak meruntuhkan bangunan di lahan milik negara tersebut.

Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bergeming meski dirinya ikut kontestasi dalam Pilkada DKI 2017 berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI 2017-2022.

"Penertiban di Bukit Duri itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ini berhubungan sama normalisasi Sungai Ciliwung," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, kemarin.

Menurut dia, saat ini sebagian besar warga Bukit Duri sudah dipindahkan ke Rumah Susun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur.

Petahana yang akrab disapa Ahok itu mengaku tidak khawatir elektabilitasnya jeblok karena menggusur warga.

"Saya tidak peduli jabatan atau popularitas," imbuhnya.

Meskipun mungkin saja pasangan Ahok-Djarot tidak terpilih jadi pemenang dalam memperebutkan DKI-1, Ahok ingin dikenang seperti Ali Sadikin (mantan Gubernur DKI) dan mantan Presiden (Alm) Abdurrahman Wahid.

"Kayak Pak Ali Sadikin dan Gus Dur, sudah meninggal gitu lama, tapi namanya masih disebut-sebut," jelas Ahok.

Soal penggusuran di Bukit Duri, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengirimkan surat rekomendasi kepada Pemprov DKI agar menunda penertiban karena warga tengah mengupayakan langkah hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah normalisasi Sungai Ciliwung yang menggusur 363 rumah warga bisa dilanjutkan atau tidak.

Peta kekuatan

Terkait dengan Pilkada DKI 2017, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan parpol tidak bisa hanya mengusung lawan yang populer.

Yang juga menjadi syarat mutlak ialah memiliki kapabilitas dan rekam jejak yang sangat baik.

"Untuk menandingi Ahok di DKI, itu diperlukan figur yang tidak bisa asal-asalan dan sembarangan," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Ia berpandangan berbagai hasil survei masih relevan menggambarkan peta dukungan kepada seluruh pasangan calon, terutama petahana diunggulkan dengan modal tingkat kepuasan publik yang cukup besar.

"Saya pun sekarang masih meyakini Ahok-Djarot masih teratas," pungkasnya. (Jay/X-4)