Pemerintah Minta Buruh Pahami Kondisi Ekonomi

RIBUAN buruh berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, kemarin, untuk menyuarakan sejumlah tuntutan terkait dengan buruknya kondisi perekonomian akhir-akhir ini yang berdampak pada kehidupan mereka. Pemerintah pun meminta buruh memahami keadaan ekonomi saat ini.

Mereka yang berdemo di Jakarta tersebut berasal dari tiga serikat buruh, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pimpinan Said Iqbal, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nuwa Wea, dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) pimpinan Mudhofir. Sebanyak 10 tuntutan diusung untuk dipenuhi pemerintahan Joko Widodo.

Tuntutan yang juga disuarakan buruh di beberapa daerah di Indonesia itu, antara lain, penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) karena pelemahan nilai rupiah dan perlambatan ekonomi, serta menolak masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia. "Tenaga kerja asing jangan sampai menggilas buruh lokal," seru Said Iqbal.

Untuk upah 2016, buruh menuntut kenaikan minimal 22% demi menjaga daya beli. Demonstran juga menuntut manfaat pensiun yang sama dengan pegawai negeri sipil, bukan Rp300 ribu per bulan.

Andi Gani menegaskan dampak ekonomi nasional sudah sangat merugikan buruh. Beban berat yang ditanggung pengusaha pun berimbas pada PHK terhadap pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, sejak awal 2015, sedikitnya 26 ribu pekerja telah kehilangan mata pencaharian. Namun, menurut serikat buruh, jumlah yang di-PHK sekitar 100 ribu orang.

Menko Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan menerima buruh yang diwakili Said Iqbal, Andi Gani, dan Mudhofir. Turut mendampingi Luhut, Menaker Hanif Dhakiri, Menkes Nila F Moeloek, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian.

"Tentu proses perbaikan yang diminta (buruh) tak bisa cepat. Pemerintah efektif bekerja baru enam bulan. Secara umum, ada kesepahaman-kesepahaman soal hak-hak kesejahteraan buruh," kata Luhut.

Luhut meminta buruh memahami keadaan ekonomi saat ini. Dengan kondisi perekonomian yang sedang tak sehat, pemerintah perlu berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, termasuk memenuhi hak buruh.

Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi PHK akibat gejolak ekonomi. "Pemerintah mengupayakan PHK menjadi opsi terakhir. Kita minta perusahaan tidak melakukan PHK dan mencari strategi lain, misalnya dengan melakukan efisiensi, pengurangan jam kerja."Untuk menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut, pemerintah berencana membentuk gugus tugas yang terdiri atas perwakilan buruh dan kementerian terkait.

Wapres Jusuf Kalla juga menyatakan demonstrasi merupakan hak buruh. Namun, perlu disadari, masalah ekonomi merupakan persoalan bersama. Ia pun menilai, dalam kondisi ekonomi saat ini, tidak pas bila menuntut kenaikan gaji. "Dalam keadaan begini jangankan kenaikan upah, sekarang bisa terjadi PHK malah kalau begini.''

Kurang tepat

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri DKI sekaligus anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta para buruh turut menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif. "Di tengah kondisi ekonomi kita yang sedang bergejolak, buruh demo kelihatannya kurang tepat dan makin menambah ketidakpercayaan para investor kepada kita.

"Ia menambahkan buruh tidak perlu turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi ke pemerintah karena akan mengganggu aktivitas perdagangan dan bisnis. "Saat ini dibutuhkan kerja sama agar tercipta iklim usaha dan investasi yang kondusif sehingga kepercayaan pasar dan investor terhadap ekonomi kita semakin besar," tutur Sarman.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mendukung tuntutan buruh. "Saya juga mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat pilpres kepada rakyat pekerja," tegasnya. (Gan/KG/Wib/Ant/X-9)