JK Minta Polri Pahami Penyebab Konflik

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Polri agar senantiasa berupaya untuk memahami latar belakang setiap konflik yang terjadi. Dengan begitu, permasalahan yang dihadapi akan lebih mudah diselesaikan.

"Polisi beda dengan tentara. Polisi itu melindungi masyarakat, melayani. Tentu harus memahaminya sehingga kita memahami kenapa konflik itu terjadi," ujar JK saat memberikan pengarahan kepada peserta Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Polri di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin.

Ia menjelaskan selama 70 tahun Indonesia merdeka telah terjadi sekitar 15 kali konflik dengan korban lebih 1.000 orang. Di antaranya konflik yang melibatkan gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia), Permesta (Perdjuangan Rakjat Semesta), G-30-S/PKI, serta konflik-konflik yang terjadi di Poso hingga Papua.

"Dari 15 itu, 10 karena keti-dakadilan. Kalau yang Madiun itu ideologi komunis, RMS masih bersifat separatis, setelah itu Permesta dan DI/TII. Selebihnya ketidakadilan, kenapa mereka kaya, kemajuan tidak banyak dicapai. Sama dengan Aceh, Poso, Ambon, ada ketidakadilan politik, sosial, ekonomi," tuturnya.

Di Aceh misalnya, kata JK, daerah tersebut kaya akan sumber daya alam, tetapi pembangunan tidak berjalan baik. Akibatnya, muncul gesekan-gesekan. Sementara itu, di Poso, konflik dipicu ketidakadilan politik.

"Artinya, apabila ingin meng-hindari konflik, berarti menjaga keadilan bangsa ini," ujarnya.

Namun, JK menjelaskan konflik juga bisa berkepanjangan apabila ditambah dengan bumbu-bumbu agama. Kondisi seperti itu membuka lebih besar keterlibatan masyarakat sebab perjuangan yang dilakukan dihubungkan dengan surga. Misalnya, konflik panjang yang terjadi Thailand dan Filipina disebabkan para pihak membawa unsur agama. "Jadi, artinya apa? Perlu ada harmonisasi kehidupan beragama," paparnya.

Sementara itu, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sejauh ini belum ada pemikiran soal permintaan maaf bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada 1965-1966. "Belum pernah terpikirkan ke arah itu," ujarnya. (Wib/P-3)