Pers Bangun Pemahaman Baru

TOKOH pers nasional Surya Paloh mengatakan bangsa Indonesia seharusnya tidak perlu absen dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pasalnya, setiap elemen masyarakat memiliki peluang dan kemampuan untuk melakukan hal itu.

"Ini tidak boleh berhenti dan harusnya dijalankan oleh seluruh potensi kekuatan. Salah satu institusi yang punya kemampuan bukan hanya partai politik, melainkan juga komunitas pers," katanya dalam acara peresmian Kantor Obsession Media Group (OMG) di Jakarta, kemarin.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Direktur OMG Usamah Hisyam, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar, dan Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono.

Surya mengakui Indonesia memerlukan salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan kehidupan perekonomian. Dengan semakin banyak lahirnya entrepreneur, percepatan di sektor ekonomi bisa tercapai.

Ketua Umum Partai NasDem itu pun mengatakan pers Indonesia harus tetap menjaga kese-imbangan dalam memberikan pelayanan informasi dengan nilai-nilai edukasi dan memberikan hiburan kepada masyarakat. "OMG dalam komunitas pers masih punya cita-cita tersebut."

Saat ini, ujar Surya, Indonesia sudah jauh tertinggal dari negara-negara lain. Ia mencontohkan apa yang terjadi antara Indonesia dan Tiongkok pada 1977 dan saat ini.

"Pada 1977, Indonesia memiliki fasilitas jalan tol 60 km. Di saat yang sama Tiongkok tidak memiliki 1 kilometer pun," katanya. Namun, hari ini, lanjutnya, Tiongkok memiliki ratusan ribu kilometer tol.
Untuk itu, Surya menyatakan pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Pemerintah memerlukan dukungan dari semua komponen bangsa. "Di sini dukungan pers yang bersikap kritis, tapi juga memberikan motivasi yang konstruktif merupakan bagian yang dinantikan oleh pemerintah," terangnya.

Ia menambahkan, tujuan OMG memiliki visi yang sama dengan dirinya, yakni membangun pemahaman baru bagi masyarakat. "Gerakan kita sama, membangun pemahaman baru masyarakat. Saya menitip harapan kepada OMG untuk ikut membangun pemahaman baru itu," tuturnya.

Kesetaraan gender
Di sisi lain, Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI Sri Budi Eko Wardani mengatakan pemerintah dan DPR mempunyai andil dalam menghasilkan produk legislasi yang mengakomodasi keadilan dan kesetaraan gender.

"Persoalannya bukan hanya bagaimana perempuan mengawal, melainkan juga dari insitusi terkait seperti pemerintah dan DPR sebagai institusi penting yang membahas prolegnas. Mereka seharusnya bisa menghasilkan RUU prioritas yang berbasis pada kepentingan masyarakat, termasuk kepentingan perempuan," ujarnya dalam diskusi bertajuk Perspektif gender dalam prolegnas, di Kantor DPP Partai NasDem, kemarin.

Anggota Komisi IX DPR dari F-NasDem Amelia Anggraini meng-akui jumlah anggota legislator perempuan masih terlalu sedikit. Akibatnya, konsolidasi agenda perjuangan dalam perspektif gender kurang maksimal.

Berkenaan dengan itu, Amelia berharap parpol dapat memberikan peran lebih kepada perempuan dalam posisi-posisi strategis. Dengan demikian, perempuan dapat menunjukkan kapabilitas mereka dalam perpolitikan nasional. (P-3)