Semua Calon Komit Hindari Isu SARA

PEMILIHAN Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 dipastikan diikuti tiga pasangan calon. Agar pilkada berkualitas, mereka berkomitmen menghindari isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagai senjata untuk menjatuhkan lawan.

Setelah pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok-Djarot Saiful Hidayat mendaftar ke KPUD DKI pada hari pertama pendaftaran, Rabu (21/9), dua pasangan lain mendaftarkan diri pada hari terakhir, tadi malam. Mereka ialah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni yang diusung Partai Demokrat, PPP, PKB, dan PAN, serta Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang diusung Gerindra dan PKS.

Isu SARA belakangan bertebaran di media sosial, bahkan sejumlah elite politik ikut memanaskan suasana dengan isu tersebut. Cawagub incumbent, Djarot, pun berharap semua kandidat dan tim sukses tak menyerang secara pribadi, apalagi mencuatkan masalah SARA. Pihaknya juga berjanji akan bersaing secara sehat.

"Mudah-mudahan kami bisa betul-betul di dalam demokrasi ini bersaing dari sisi program, gagasan, elektabilitas, dan komitmen untuk kesejahteraan warga Jakarta," ujarnya di Jakarta, kemarin.

Bak gayung bersambut, kedua pesaing juga komit untuk menjauhi isu SARA. Anies, misalnya, menegaskan bahwa bukan zamannya lagi menggunakan SARA untuk memenangi kompetisi.

"Indonesia itu ialah negeri majemuk. Jadi, itu sudah selesai. Kita ingin bicaranya tentang kompetensi, gagasan, karya, dan rencana, bukan bicara latar belakang," tegas Anies seusai mendaftar ke KPU DKI, tadi malam.

''Kami ingin menciptakan demokrasi yang sejuk dan jauh dari isu SARA yang mampu memecah belah bangsa. Demokrasi yang penuh silaturahim, demokrasi yang memajukan bangsa," timpal Sandiaga.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid turut menolak isu SARA. Namun, ia juga mengingatkan pihak lain tidak melakukan provokasi.

Setali tiga uang, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyampaikan komitmen bahwa kubu Agus-Sylviana menolak tegas isu SARA yang digunakan dalam pertarungan menuju DKI-1 dan DKI-2. "SARA dalam bentuk dan rupa apa pun akan kita tolak. Pesta demokrasi di DKI harus didasarkan pada pertarungan gagasan, konsep, dan ide untuk membuat Jakarta semakin maju, aman, tertib dan prorakyat,'' serunya.

Agar berkualitas

Sejumlah warga DKI pun berharap pilkada DKI bersih dari isu sektarian sehingga pemimpin yang dihasilkan betul-betul berkualitas untuk membuat Ibu Kota lebih baik.

''Kalau dari awal sudah menjelek-jelekkan orang lain pakai isu SARA, bisa dibayangkan bagaimana mereka memimpin Jakarta jika terpilih nantinya,'' tutur Putri, 28, karyawan swasta di Jakarta Pusat.

Menurut Gloria Fransisca, 24, warga Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, sebenarnya warga DKI sudah lebih terbuka dengan pluralisme. Yang jadi soal, isu SARA justru dipakai oleh para politikus untuk saling menjatuhkan.

Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan isu SARA tetap akan dimanfaatkan sebagai senjata untuk 'menyerang' lawan dalam pilkada DKI. Biasanya itu dilancarkan lewat media sosial. Namun, ia yakin cara-cara kotor itu bisa ditekan setelah pihak kepolisian berkomitmen untuk memantau ketat media sosial dan menindak pelanggarnya.

Direktur Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan juga mengatakan isu SARA akan tetap ada, tinggal bagaimana cara meredamnya.

Ia mengapresiasi para kandidat yang sudah komit untuk menghindari isu itu dalam persaingan. "Nah, tinggal bagaimana nanti implementasinya di lapangan." (Nur/Kim/Arv/X-8)