Kapolri Ingin Pengurusan BPKB dan STNK Secara Daring pada 2017

POLRI berambisi membuat kebijakan sistem daring dalam pengurusan berkas buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dan STNK kendaraan pada 2017 mendatang.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan sistem daring tersebut bisa membuat pengurusan berkas lebih cepat dan menghindarkan praktik percaloan.

"Kami ingin pada 2017, STNK dan BPKB sistem online. Jadi bayar di bank, setelah itu STNK bisa diambil di loket tanpa harus bersentuhan dengan petugas, calo, dan lain-lain," kata Tito usai acara HUT Polantas ke-61 di pelataran parkir Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (22/9).

Sebelum wacana itu digaungkan, sebelumnya, Polri juga sudah membuat kebijakan daring pada proses perpanjangan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Tito mengapresiasi Korlantas Polri yang membuat terobosan baru dalam melayani pengurusan SIM tersebut.

"Saya melihat ada perbaikan sangat luar biasa terutama dengan modernisasi sistem, SIM online. Misalnya ini terobosan dari jajaran lalu lintas. Karena kalau mengurus SIM masing-masing orang dari Papua sekolah di Jakarta, dia kalau mau mengurus perpanjangan SIM-nya dia kembali dulu ke Papua, ongkosnya berapa? naik pesawat Rp5 juta lebih," lanjut Tito.

Atas kemudahan sistem daring tersebut, Tito mengklaim bisa membuat masyarakat merasa terbantu dan semua pihak bisa leih dengan mudah mengurus pemberkasan.

"Sekarang dengan online, orang Papua, Aceh datang ke Jakarta, dia cukup bisa perpanjang di kepolisian lalu lintas di situ yang online. Sehingga datanya semua disentralisir. Nah ini salah satu terobosan," pungkas Tito. (MTVN/OL-3)