Panglima TNI Ancam Hukum Prajurit tidak Netral pada Pilkada

SELURUH prajurit TNI diultimatum untuk tidak terlibat politik praktis pada ajang pesta demokrasi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017. Sanksi terberat akan diberikan kepada prajurit yang terbukti melanggar kebijakan.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, TNI tidak boleh memberikan dukungan atau berpihak kepada siapa pun pasangan calon kepala daerah. Pada prinsipnya, militer wajib menjunjung asas netralitas.

"Saya jamin tidak ada keberpihakan TNI. Silakan laporkan saja, sebut namanya, dan pasti akan saya hukum," ujar Gatot kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (21/9).

Panglima berharap pelaksanaan Pilkada serentak dapat berjalan lancar dan aman. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk ikut membantu menyukseskan kegiatan dengan tidak terlibat keributan dan perkelahian.

Masyarakat harus memilih calon kepala daerah sesuai keinginan pribadi, termasuk melihat visi dan misi para kandidat. "Ini kan pesta demokrasi yang artinya pesta. Mari kita bergembira, senang-senang, dan bukan malah berkelahi," terang dia. (OL-4)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah