Pembatalan Proyek Hadiah untuk Rakyat

MANTAN Ketua DPR RI Agung Laksono mengatakan pembatalan tujuh megaproyek DPR dapat menjadi hadiah paling bermakna bagi publik di saat lembaga yang bermarkas di Senayan, Jakarta, itu merayakan hari jadi yang ke-70.

"Mungkin hadiah bagi masyarakat kalau DPR membatalkan megaproyek. Itu barangkali akan bermakna," ujar Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol itu. Menurut Agung, DPR lebih baik fokus mempercepat fungsi legislasi.

Ia mengungkapkan hal tersebut seusai menghadiri sidang paripurna peringatan hari ulang tahun ke-70 DPR dan laporan kinerja DPR tahun sidang 2014-2015, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, kemarin.

"Kalau bisa membatalkan, pasti akan disambut baik," tambahnya.

Tujuh proyek tersebut di antaranya ialah pembangunan museum dan perpustakaan, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR. Nilai proyek ditaksir Rp1,7 triliun.

"Dengan membatalkan tujuh proyek, DPR akan lebih diapresiasi oleh masyarakat karena kinerja DPR saat ini menurun, terbukti dari 39 Prolegnas Prioritas 2015, DPR hanya sanggup menyelesaikan 12 undang-undang," lanjutnya.

Selain Agung (Ketua DPR 2004-2009), hadir pula Ketua DPR 1999-2004 Akbar Tandjung, Ketua DPD Irman Gusman, dan Wakil Ketua MPR Mahyudin. Sidang yang molor selama 45 menit itu dibuka Ketua DPR 2014-2019 Setya Novanto.

Sebanyak 288 tercatat menghadiri rapat, sisanya membolos.

Terserah pemerintah

Dalam menanggapi pernyataan Agung, Setya Novanto mengatakan rencana tersebut bergantung pada pemerintah.

"Kita sesuaikan dengan pemerintah. Kita lihat situasinya. Semuanya kita sesuaikan. Memang yang penting buat rakyat, kita dulukan buat rakyat," kata dia.

Terkait masalah legislasi yang menjadi sorotan publik, Setya mengatakan anggota dewan terus melakukan fungsi legislasi tersebut. Ia berkilah keterlambatan tersebut bukan semata-mata salah DPR karena dalam pembuatan undang-undang harus mengikutkan pihak pemerintah.

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyampaikan rencana penataan kompleks parlemen akan sulit terealisasi. Pasalnya, rencana pembangunan tersebut harus terlihat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kementerian terkait dan harus terlihat dalam RAPBN 2016.

"Pembahasan ini masih dalam perencanaan. Di RAPBN 2016 spesifiknya masih belum muncul. Kalau pemerintah tidak setuju, ya tidak akan ada proyek itu," ujarnya.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate pun mengakui anggaran proyek DPR akan sulit masuk dalam RAPBN 2016. Pasalnya, Rencana Strategis (Renstra) DPR masih di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) dan belum disahkan dalam sidang paripurna DPR.

"Tanpa ada renstra, belum bisa programnya berjalan. Kedua, dalam RAPBN 2016 yang diajukan pemerintah tidak ada anggaran untuk proyek DPR tersebut," imbuhnya.

Meski telah mengirimkan sinyal akan membatalkan rencana pembangunan megaproyek, Novanto rupanya tetap berkukuh dengan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan atau UP2DP.

"UP2DP merupakan hak anggota DPR sesuai dengan undang-undang tentang MD3," cetusnya.

(P-5)