Lobi Tiongkok, KPK Percepat Garap Kasus Pelindo II

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan National Bureau of Prevention Corruption, lembaga antikorupsi Tiongkok, Senin (19/9). Dua lembaga itu sempat membahas kelanjutan kasus pengadaan tiga quay container crane di Pelindo II.

"Salah satunya (kasus Pelindo II) itu yang kita tanyakan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di kantornya, Selasa (20/9).

Menurut dia, KPK bertanya soal bagaimana percepatan penanganan perkara itu. Hal itu mengingat proyek pengadaan quay container crane melibatkan perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd. (HDHM).

Namun, dia belum banyak bicara soal sikap 'Negeri Tirai Bambu' itu dalam perkara Pelindo. Dia hanya menjelaskan, kasus ini juga jadi perhatian otoritas di Tiongkok.

"Karena kan yang nangani saya bilang tadi banyak lembaga, ada kepolisian, kehakiman," jelas dia.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni, mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino pada 18 Desember 2015 lalu.

Dia diduga telah menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huadong Heavy Machinery Co., Ltd., dalam pengadaan QCC.

Atas perbuatannya itu, RJ Lino kena jerat hukum. Dia disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MTVN/OL-3)