Reformasi Parpol Efektif Putus Dinasti Politik

REFORMASI partai politik dinilai merupakan cara paling ampuh untuk memutus dinasti politik yang menjadi parasit dalam sistem keterbukaan dan keterwakilan saat ini. Tanpa komitmen partai politik untuk membuka diri dan membenahi sistem serta menjadi wadah aspirasi masyrakat dinasti yang dekat dengan korupsi itu tidak bisa teratasi.

"Menurut catatan Kemendagri telah ada 58 kasus dinasti politik era pilkada langsung sejak tahun 2005 sampai 2013, dan katanya sampai 2016 itu sudah bertambah melewati angka 60. Itu kenapa terjadi di tengah menancapkan sistem membuka peluang dipilih dan memilih. Menurut saya salah satunya karena partai politik yang tidak mendasarkan pada aspirasi masyarakat," terang peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro pada diskusi bertajuk Korupsi dan Dinasti Politik di auditorium Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (19/9).

Siti menjelaskan dinasti politik merupakan modus mempertahankan kekuasaan agar tetap berada dalam lingkaran keluarga. Hal itu merupakan perwujudan dari neopatrimonial akibat pemilihan tidak dilakukan dengan cara patrimonial, melainkan melalui demokrasi prosedural.

"Dengan kata lain pimpinannya memang dipilih rakyat dengan dasar ajuan parpol yang sistem recruitment dan kaderisasi relatif tertutup," katanya.

Menurutnya, dinasti politik juga hadir di negara ekonomi maju namun dengan sistem demokrasi yang lebih firmed memberikan ruang kompetisi yang cukup. Selain itu, dinasti sulit tumbuh akibat di sana terjadi penegakan hukum yang baik dan pelembagaan politik yang baik pula.

"Sehingga dinasti politik tidak mendapatkan tempat. Amerika Serikat contohnnya, ada clan Kennedy dan Bush yang kita bisa tahu mereka berupaya untuk ciptakan dinasti namun itu tidak terjadi karena tradisi kompetisi dan transparansi lebih kuat," paparnya.

Ia mengatakan partai politik berdampak besar terjadinya dinasti yang menggunakan keluarga sebagai instrumen utama mengelola kekuasasan pemerintahan itu. Sebab parpol belum punya standar kriteria baku dalam menentukan recruitment elitnya, tidak seperti di birokrasi atau perusahaan besar yang sudah punya standard dan kriteria tertentu untuk menentukan promosi jabatan pegawainya.

"Solusi mujarab terhadap dinasti politik bisa dilakukan melalui reformasi parpol. Partai politik harus melakukan kaderisasi dan sistem promosi yang benar, transparan dan akuntabel dengan seleksi calon pemimpin dan pengawasan sebagai suatu mekanisme untuk menjaga kualitas kader yang harus senantiasa dilakukan parpol," tegasnya.

Solusi lain, kata Siti, parpol harus membuat sistem recruitment elit dan kaderisasinya secara jelas, transparan, dengan mengutamakan merit system. Dengan begitu tak ada orang yang mendadak jadi calon ketua partai atau kepala daerah sebab mereka harus melewati proses penyaringan secara berjenjang seperti yang terjadi di birokrasi berdasarkan kualitas bukan keinginan orang terkuat di partai.

"Obat lainnya dengan penegaakan hukum dalam proses penentuan calon yang nantinya menjadi pemimpin. Itu melalui penegakan aturan oleh Bawaslu, sebab cikal bakal dinasti itu hadir melalui pilkada serentak, ketika partai sudah benar mencalonkan figur namun prosesnya masih curang maka dinasti bisa muncul," tegasnya. (OL-2)