Evaluasi Megaproyek Kompleks Parlemen

DEWAN Perwakilan Rakyat mendapatkan masukan atas rencana pembangunan tujuh tahapan megaproyek revitalisasi kompleks parlemen. Sebaiknya, proyek tersebut ditangguhkan terlebih dahulu mengingat sulitnya kondisi perekonomian saat ini.

Masukan tersebut disampaikan Romo Benny Susetyo dan mantan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Emil Salim, kemarin, saat menemui pimpinan DPR di Jakarta.

Romo Benny meminta agar DPR berpikir ulang soal rencana pembangunan yang bakal menghabiskan anggaran Rp2,7 triliun tersebut.

Emil Salim berharap DPR sebaiknya mengkaji kembali tujuh megaproyek tersebut. Pasalnya, itu akan meyinggung rakyat kecil di tengah ekonomi yang belum stabil.

"Tujuh proyek DPR, tapi tidak bisa dipakai untuk meningkatkan kualitas. Sekarang yang dibutuhkan ialah kualitas intelektual. Saya kira usulan pembangunan itu menyinggung hati nurani masyarakat kecil. Sebaiknya ditunda," ujar Emil seperti dilaporkan Metrotvnews.com.

Saat menanggapi permintaan dua tokoh tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan telah mendengarkan masukan kedua tokoh tersebut. Masukan tersebut akan dijadikan catatan.

"Tentu ini akan menjadi masukan yang sangat baik," tutur Fadli.

Ketua Fraksi PKS di DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan fraksinya setuju proyek tersebut ditunda karena kondisi perekonomian nasional semakin sulit. Namun, penundaan itu harus disertai sikap pemerintah untuk serius mengatasi masalah ekonomi dengan cara yang tepat sasaran, fokus, efektif, dan efisien dalam menggunakan APBN.

Anggota DPR Fraksi Demokrat Syarief Hasan mengakui rencana pembangunan gedung DPR bukan menjadi prioritas karena kondisi perekonomian yang belum stabil.

"Ini dievaluasi dulu, apakah kondisi negara mampu atau tidak."

Bahkan, Sekjen FITRA Yenny Sucipto mengatakan rencana pembangunan gedung DPR akan menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat. Pasalnya, pembiayaan gedung DPR diduga akan diambil dari dana optimalisasi setiap tahun.

Bahkan, mengingat kondisi ekonomi nasional yang sedang melemah, Yenny menyampaikan DPR tidak layak mengambil alokasi Rp2,7 triliun dari APBN. Ia menilai itu akan semakin menambah defisit negara yang mencapai Rp278 triliun.

Gerakkan ekonomi

Ketua DPD Irman Gusman justru berpandangan berbeda.

Irman memastikan, dengan membangun tujuh proyek yang bakal menghabiskan anggaran Rp2,7 trilun dan dengan pekerjaan multiyears tersebut, perekonomian Indonesia akan menguat.

"Pembangunan Ini bisa menggerakkan ekonomi juga. Kita pakai kontraktor," seloroh Irman.

Selain itu, kata senator asal Sumatra Barat itu, kebutuhan gedung sangat diperlukan anggota dewan.

"Dengan fungsi parlemen yang lebih aktif sekarang dan melibatkan banyak staf, ini diperlukan. Saya 16 tahun di Senayan. Sudah saatnya memang ini kebutuhan," katanya.

(Ant/P-4)