Cari Bukti, Penyidik Berangkat ke Luar Negeri

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) masih membutuhkan waktu dalam mengusut pelaku serta melacak jumlah transaksi mencurigakan di Singapura yang diduga melibatkan direksi atau mantan direksi BUMN.

"Berdasarkan laporan masuk ke KPK, (statusnya) masih pendalaman lebih lanjut. Mohon mengerti bahwa kami belum bisa declare kasus apa dan BUMN-nya apa," ujar Pelaksana Tugas Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta kemarin.

Menurut dia, lembaga antirasy-wah telah mengerahkan tim penyelidik dan penyidik tidak hanya di dalam, tetapi juga ke luar negeri untuk mencari bukti perkara yang sebelumnya diumumkan Ketua KPK Agus Rahardjo.

"Penelusuran kami bergerak ke mana saja. Bisa di dalam negeri maupun ke negara lain untuk mendapat bukti kasus tersebut," tegas Yuyuk.

Isu korupsi di tubuh instansi pelat merah diungkap Agus saat memberikan sambutan pada acara penandatanganan fakta integritas BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (14/9).

"Saya mengetahui adanya korupsi dengan modus untuk mengelabui PPATK dengan pergi ke Singapura untuk menerima uang dan membuat rekening bank di sana. Itu dilakukan direksi BUMN dan transaksinya tidak kecil," ujar Agus ketika itu.

Sehari kemudian, ia kembali melontarkan pernyataan serupa. Menurut dia, hal itu bukan modus baru bahkan KPK sudah sering mengungkap praktik korupsi tersebut.

"Sebenarnya pemberian di Singapura bukan barang baru. KPK pernah menangani Atut (Ratu Atut Chosiyah) sama Akil (Mochtar)," terang dia.

Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki memastikan terduga bukan pejabat aktif BUMN.

"Jadi, yang bersangkutan bukan lagi dirut BUMN," ujar Teten di Jakarta, Kamis (15/9).

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan sudah berstatus mantan direksi.

Namun, ia mendo-rong KPK agar segera bertindak.

"Bagi siapa pun, apakah itu Direksi BUMN, kalau memang terindikasi, ya silakan KPK menindaklanjuti," ujar Pramono di Istana, Jakarta, kemarin. (Cah/Nov/P-5)