Deklarasi Terpidana Jadi Syarat Pencalonan

KOMISI Pemilihan Umum menegaskan kandidat calon kepala daerah yang berstatus terpidana percobaan juga wajib menyampaikannya kepada publik melalui media massa. Ketentuan itu akan menjadi syarat pencalonan.

"Yang bersangkutan harus menyampaikan statusnya kepada publik. Dia diharuskan menyampaikan pernyataan publik terkait statusnya sebagai bekas terpidana secara terbuka kepada media dan itu dijadikan syarat pencalonan," ujar komisioner KPU Ida Budhiati di Jakarta, kemarin.

Menurut Ida, jika syarat tersebut tidak bisa dipenuhi, tentu akan ada konsekuensinya.

Seperti dalam syarat pernyataan bersedia cuti, bisa saja kandidat terpidana yang tidak mendeklarasikan di media massa akan didiskualifikasi.

Menurut Ida, masuknya klausul yang memperbolehkan kandidat berstatus terpidana percobaan merupakan campur tangan DPR.

KPU mesti mengikuti kesepakatan itu karena amanat Pasal 9 huruf a UU Pilkada.

"Kami ditarik-tarik DPR supaya bersepakat."

Anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arif Wibowo mengakui rapat konsultasi ulang untuk membahas kembali PKPU tentang Pencalonan demi merevisi aturan yang sudah disahkan itu masih mungkin dilakukan.

"Enggak mengganggu. Masih ada waktu (pembahasan), kok. (Pendaftaran paslon) kan 21-23 September. Sekarang 16 September," kata dia seusai rapat Komisi II DPR dengan Bawaslu, KPU, dan pemerintah, di Jakarta, kemarin.

Pada rapat tersebut, anggota Komisi II DPR dari F-PDIP Arteria Dahlan mendesak Ketua Komisi II DPR dari F-Golkar Rambe Kamarulzaman untuk melanjutkan agenda rapat ke persoalan PKPU Pencalonan setelah pembahasan Peraturan Bawaslu diselesaikan.

Namun, Rambe bergegas mengetuk palu tanda diakhirinya rapat dan menyatakan bahwa hal yang di luar topik peraturan Bawaslu akan dibahas di kesempatan selanjutnya atau di rapat internal komisi.

Ketua Kelompok Fraksi PPP di Komisi II DPR Amirul Tamim menyarankan ada pihak yang menggugat PKPU tersebut ke Mahkamah Agung.

Ketua KPU Juri Ardiantoro menyerahkan keputusan rapat konsultasi ulang ini kepada Komisi II DPR.

"Ya, silakan saja (rapat ulang). UUD saja bisa diamendemen, UU bisa direvisi melalui judicial review ke MK. Apalagi, peraturan KPU, ya bisa (direvisi)," imbuh Juri.

Gugat ke MA

Ketua Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif) Veri Junaidi menyebut, partai politik yang merasa terganggu dengan PKPU yang meloloskan terpidana percobaan untuk jadi calon kepala daerah bisa menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Selain parpol, pihak lain yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) langsung untuk menggugat PKPU ini ialah pasangan calon kepala daerah.

Masyarat sipil juga bisa menggugatnya.

Sebab, persoalan pemimpin daerah akan berdampak kepada masyarakat.

Gugatan itu, lanjutnya, potensial dikabulkan.

Sebab, ada pertentangan dengan UU Pilkada yang memukul rata pelarangan untuk mencalonkan diri kepada semua jenis terpidana

Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan campur tangan parpol dalam perumusan PKPU yang menyandera independensi penyelenggaraan.

"DPR mendikte KPU dalam menyusun peraturan. Masukan untuk memuat kepentingan parpol sangat kuat. Posisi napi dalam pencalonan pilkada malah diadopsi," tegas Ari. (Kim/P-4)