Kepala BNPT Tepis MIT sudah Habis

KEPALA Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius enggan menyimpulkan jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) telah habis setelah penangkapan Basri yang merupakan salah satu pemimpin jaringan tersebut.

"Jangan terlalu dini (menyimpulkan MIT sudah musnah). Namanya pola pikir dan ideologi tidak mudah," kata dia di Gedung Nusantara II DPR kemarin (Kamis, 15/9).

Suhardi menjelaskan Operasi Tinombala saat ini tetap berjalan dan masih ada 12 anggota MIT termasuk pemimpin tertinggi mereka, Ali Kalora, pascapenangkapan Basri, Rabu (14/9).

Dua pekan lalu, Suhardi, Komnas HAM, dan seluruh pemimpin pasukan Operasi Tinombala sudah memberikan pemahaman kepada anggota operasi mengenai cara menangani terorisme dalam bingkai HAM.

"Sekarang kita lihat bahwa perlakuannya sangat manusiawi dan tidak menciptakan sel-sel baru terorisme," ujarnya.

Saat ini Basri dan istrinya akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia. Namun, ada jaminan dari pemerintah untuk memperlakukan mereka dengan baik. "Semuanya dalam bingkai hukum. Ada yang lanjut ke pengadilan, lalu ada yang tersangkanya meninggal," imbuh Suhardi.

Dia mengakui saat ini ada fenomena bahwa kekalahan Islamic State (IS) di Libia dan Irak menyebabkan ribuan jihadis IS itu kembali ke asal mereka. Menurutnya, yang harus dipikirkan saat ini ialah cara agar bangsa Indonesia menerima mantan anggota IS di sana dan penanganan mereka.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mendesak BNPT membentuk satuan tugas lintas kementerian dalam menanggulangi terorisme. Upaya itu bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan kehati-hatian dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Desmond menjelaskan kesimpulan rapat yang lain ialah mendorong BNPT membuat rumusan yang jelas tentang teror, teroris, dan terorisme.

"Kami juga meminta BNPT menyusun peta jalan dan prosedur operasional standar program pembinaan terhadap narapidana terorisme, mantan teroris, keluarga, dan jaringannya," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menambahkan upaya itu harus melibatkan pendekatan keilmuan dan keagamaan dalam masyarakat dan sejumlah lembaga pemasyarakatan (LP).

Langkah itu dilakukan dengan pengamatan, pembinaan, dan pengawasan langsung dalam rangka membangun upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme dalam bingkai HAM.

Dalam raker itu, anggota Komisi III Didik Mukrianto meminta BNPT memperhatikan tren terorisme ke depan yang lebih canggih dan kompleks. Saat ini kelompok teroris selalu menjadikan negara yang lemah sebagai tempat mereka menumbuhkan paham-paham teroris dan radikal. (Jay/P-2)