DPR Perlu Benahi Integritas

PARLEMEN merupakan salah satu pilar utama penopang demokrasi. Hanya, penilaian dan kepercayaan publik terhadap institusi itu tidak juga kian membaik.

Karena itu, menurut Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, DPR perlu membangun integritas secara bertahap.

"Citra lembaga DPR, biarkan interval angka 1 hingga 10. Itu agar jangan (mereka) sudah merasa puas berada di angka 6, tetapi harus lebih ditingkatkan menjadi angka 8," kata Siti pada diskusi Dialektika Demokrasi: Evaluasi Kinerja DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, kemarin (Kamis, 15/9).

Bagi Zuhro, partai politik memegang andil terbesar dalam kegagalan seluruh fungsi parlemen, baik itu di dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. "Kalau kita semua ingin DPR bagus, partai politik juga harus dibetulkan."

Saat ini partai politik harus kian selektif dalam perekrutan calon legislator dan semakin giat mendidik kader partai. Itu sebabnya kader yang dikirim ke DPR harus kader andalan, bukan kader abal-abal.

DPR bukan sekolah, melainkan tempat anggota dewan mendedikasikan diri. Karena itu, sistem rekrutmen parpol juga harus diperbaiki.

Cukup baik
Pakar hukum tata negara Universitas Al Azhar Rahmat Bagja menilai kinerja DPR sudah cukup baik pada aspek legislasi dan penganggaran. Namun, dari aspek pengawasan kepada pemerintah tidak seperti itu. "Kalau tidak bisa mengawasi pemerintah, ya, kan mending bubarin aja," jelasnya.

Ia mengungkapkan DPR dan pemerintah cukup padu dan satu visi dalam legislasi dan penyusunan anggaran di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Akan tetapi, ia merasa DPR masih canggung dalam fungsi pengawasan.

"Apakah bisa DPR menjalankan fungsi checks and balances pada kasus penunjukan Arcandra Tahar? Tidak mungkin. Di situ Badan Intelijen Negara (BIN) tidak melapor dan tidak mengecek. Pasti BIN tahu, termasuk tahu siapa orang yang telah memajukan Arcandra," kata Rahmat.

Menurutnya, hanya sedikit anggota parlemen yang menjalankan fungsi pengawasan secara ketat kepada pemerintah. Bila pun ada, itu pun bermuatan ego sebagai oposisi di dalam pemerintahan. Meskipun punya ego sebagai oposisi, setidaknya mereka menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.

"Pak Jokowi jangan terus-terusan hanya mau dengerin orang-orang yang bersepakat terus saja sama pemerintah."

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto pun gerah dengan anggapan parlemen kini mengekor kebijakan pemerintah. "DPR seolah mengekor pemerintah? Siapa bilang? Tugas kita ialah mendukung kalau kebijakan inline dengan keinginan rakyat dan mengkritisi kalau bertolak belakang."

Agus pun menganggap begitu banyaknya undang-undang (UU) yang berujung pada uji materi (judicial review) di Mahkamah Konstitusi bukanlah bentuk kegagalan fungsi legislasi bagi parlemen. "Saya tidak setuju. Memang UU diketuk karena kesepakatan pemerintah dengan DPR. Putusan MK tidak bisa kita intervensi."

Satu hal yang pasti ialah parlemen bisa ia pastikan jauh lebih transparan ketimbang pemerintah dalam memublikasikan penggunaan anggaran. "Maka kami memang untuk anggaran DPR jauh lebih transparan daripada pemerintah. Selama ini media meihatnya kita seperti hambur-hamburkan uang negara kalau melakukan kegiatan, tetapi apa iya juga seperti itu kepada pemerintah?" ujar dia.(P-2)