Sekda Saefullah Tolak Saran untuk Cuti

SEKRETARIS Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Saefullah, enggan mengambil cuti seperti yang disarankan Wakil Gubernur Djarot Saiful Hidayat. Saefullah beralasan dirinya juga seorang pengurus organisasi masyarakat sehingga berhak menghadiri suatu acara politik.

Hal itu dia ungkapkan menanggapi kontroversi atas kehadirannya di acara deklarasi dukungan terhadap Yusril Ihza Mahendra di GOR Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (11/9) lalu.

Yusril merupakan salah seorang politikus yang tengah membidik kursi DKI-1 periode 2017-2022. "Acara itu di luar jadwal pilkada dan jadwal kampanye. Saya datang sebagai Ketua PWNU Jakarta. Tidak ada masalah karena kehadiran saya bukan deklarasi pasangan bakal calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub)," ungkap Saefullah di Balai Kota, kemarin (Kamis, 15/9).

Sekalipun menjabat sebagai Ketua PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) Jakarta, Saefullah, tetaplah seorang pegawai negeri sipil (PNS). Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PNS haruslah netral.

Terkait hal itu, Saefullah menegaskan dirinya tetap netral. "Saya harus taat dengan undang-undang. Saya belum deklarasi apa pun, saya masih tetap bekerja sebagai PNS," lanjut dia.

Saefullah juga belum mengantongi surat rekomendasi dari partai politik mana pun. Berbeda dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang telah diusung oleh tiga partai, yakni NasDem, Golkar, dan Hanura. "Belum ada surat rekomendasi. Saya tergantung partai karena saya tidak punya partai," katanya.

Sebelumnya, Djarot menyarankan PNS yang berniat mengikuti Pilkada 2017 seharusnya cuti guna menjaga netralitas jabatan dari kegiatan politik. "Sebaiknya cuti supaya fokus dan pekerjaannya tidak tercampur aduk. Apalagi, dia (Saefullah) tim anggaran pemerintah daerah," kata Djarot di Balai Kota, Jakarta, Rabu (14/9).

Ia pun mengingatkan bahwa PNS DKI merupakan bagian dari pemerintah provinsi sehingga tidak etis bila menjatuhkan kredibilitas pemimpin. "Jangan menjelek-jelekkan. Apalagi, kalau dia eksekutor. Kalau membicarakan kekurangan, itu boleh, tetapi harus juga memberikan solusi," tandasnya.