Pengusaha Diajak Berkontribusi

DALAM menghadapi situasi ekonomi global yang mengimpit Indonesia, Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah pengusaha swasta dan direktur utama BUMN untuk mencari solusi permasalahan demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Para pengusaha yang hadir di antaranya pimpinan dari Indofood, Lippo Group, Gudang Garam, PGN, Recapital, Corpindo, Vale Indonesia, Astra Agro, Indo Tambang Raya, Kalbe Farma, Adaro Energy, United Ractors, Indocement Tunggal, Unilever, Astra Internasional, dan MNC.

Adapun BUMN yang hadir antara lain Garuda Indonesia, Pertamina, Antam, Adhi Karya, BTN, Wijaya Karya, Jasa Marga, dan Telkom Indonesia.

Mereka tampak antusias memberi masukan kepada Presiden Joko Widodo terkait terobosan regulasi di bidang investasi dan belanja modal. Masukan mereka pun diterima dengan tangan terbuka.

''Coba jelaskan kepada pemerintah apa yang Anda butuhkan, perbaikan apa yang perlu supaya dalam situasi seperti ini ekonomi bisa bergerak,'' kata Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution menirukan Presiden Joko Widodo seusai pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor,
kemarin.

Menurut Darmin, situasi perlambatan ekonomi saat ini perlu dihadapi dengan langkah kontra arus. Pertama, peningkatan belanja modal pemerintah. Kedua, deregulasi besar-besaran di tiap kementerian/lembaga yang menangani dunia usaha. Hal itu disebutnya bertujuan memangkas sejumlah birokrasi yang menghambat investasi.

Menteri BUMN Rini Soemarno menambahkan, pertemuan itu tidak menghasilkan keputusan tertentu dari pemerintah bagi dunia usaha. Namun, pemerintah berkomitmen menampung semua saran demi perbaikan iklim investasi.

Presdir PT Bogasari Flour Mills Franciscus Welirang, yang mewakili PT Indofood Sukses Makmur, mengatakan dalam pertemuan tersebut ia menangkap kesan pemerintah paham kondisi ekonomi saat ini. Beragam kebijakan demi perbaikan birokrasi investasi pun dipaparkan. Dunia usaha pun diajak berkontribusi.

''Pemeritah sangat sadar, sangat mengetahui, dalam arti kata semuanya sama-sama coba menyelesaikannya,'' ungkap dia.

Proteksi pemda
Sementara itu, rapat kerja Presiden bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, BPK, serta para gubernur, kapolda, dan kajari seluruh Indonesia memutuskan akan memberikan fasilitas bebas pemidanaan selama 60 hari bagi pejabat daerah jika ada temuan dari BPK.

Kebijakan itu dikeluarkan karena banyak pejabat daerah yang sengaja tidak mengeksekusi penyerapan anggaran lantaran takut dianggap korupsi bila memajukan waktu pralelang proyek. Akibatnya, realisasi belanja APBD provinsi per 30 Juli berdasarkan data Kemendagri rata-rata baru 25,9%, sedangkan realisasi belanja APBD kabupaten/kota hanya 24,6%.

Jaminan masa jeda 60 hari itu diharapkan mempercepat penyerapan anggaran untuk menggerakkan pembangunan ekonomi di daerah.

''Kalau itu bisa dilakukan, pertumbuhan ekonomi kita akan membaik, apalagi ini mau pilkada. Presiden berharap pertengahan Desember serapan anggaran bisa di atas 80%,'' kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seusai rapat.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengakui bahwa hasil rapat dengan Presiden tersebut telah sejak lama dinanti-nanti oleh banyak kepala daerah. Pasalnya, ada ketakutan terhadap proses hukum yang menyebabkan tertundanya sejumlah proyek. (Tes/X-10)